Asal Usul Berdirinya Khilafatul Muslimin Pimpinan Abdul Qadir Hasan Baraja

Merdeka.com - Polda Metro Jaya sudah mengamankan pimpinan Khilafatul Muslimin (KM) Abdul Qadir Hasan Baraja. Diketahui, dia juga terlibat dalam Negara Islam Indonesia (NII).

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Hengki Hariyadi mengungkapkan asal usul ormas Khilafatul Muslimin (KM). Khilafatul Muslimin didirikan Abdul Qadir Hasan Baraja pada saat sedang berada di dalam penjara.

"Khilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1997 oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada saat di penjara karena kasus NII dengan cara membuat maklumat dan menuliskannya kedalam secarik kertas," kata Hengki kepada wartawan, Kamis (16/6).

Salah satu alasan Abdul Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin untuk meneruskan kekhalifaan nabi nomor 105.

"Abdul Qadir Hasan Baraja selaku pimpinan tertinggi organisasi (Amirul Mu'minin) menganggap dirinya sebagai penerus Kekhalifahan Nabi (Khalifah nomor 105) pascameninggalnya Rasulullah SWT," ujarnya.

Abdul Baraja telah dibantu oleh tiga orang yang tersebar di beberapa daerah untuk mendirikan Khilafatul Muslimin ini. Termasuk menyebarkan ajaran-ajaran khilafah di Indonesia.

"Secara hierarki, Abdul Qadir Hasan Baraja selaku Khalifah atau Amirul Mukminin dibantu oleh 3 Amir Daulah yang membawahi seluruh wilayah Nusantara meliputi Amir Daulah Wilayah Jawa, Amir Daulah Wilayah Sumatera (membawahi juga Kalimantan) dan Amir Daulah Wilayah Indonesia Timur," tutupnya.

Sebelumnya, Polisi terus mendalami pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin yang melakukan konvoi motor di sejumlah daerah dengan tujuan menyebarkan khilafah. Polisi sejauh ini sudah menangkap 23 anggota Khilafatul Muslimin.

"Sampai saat ini Polri telah melakukan penangkapan terhadap 23 tersangka dengan rincian, Polda Jateng sebanyak enam tersangka, Polda Lampung sebanyak 5 tersangka, Polda Jabar lima tersangka, Polda Jatim 1 tersangka, dan di Polda Metro Jaya enam tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).

Ramadhan mengatakan, para tersangka dijerat Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

"Perlu kami sampaikan bahwa asistensi dan monitoring juga dilakukan oleh Densus 88 untuk melakukan pendampingan Polda-Polda yang terjadi pelanggaran atau penindakan yang telah kami sebutkan tadi," ujar Ramadhan.