Begini Respons Presiden Jokowi Ditanya Wacana Revisi UU Peradilan Militer
Wapres mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah akan mempertimbangkan revisi UU Militer.
![Begini Respons Presiden Jokowi Ditanya Wacana Revisi UU Peradilan Militer](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsCover/2023/8/8/1691468088365-1tw2e.jpeg)
Sementara itu, Wapres menilai revisi UU merupakan hal yang biasa.
Respons Presiden Jokowi Ditanya Wacana Revisi UU Peradilan Militer
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bicara soal sikap pemerintah terhadap wacana revisi Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah belum berencana mendorong revisi UU Peradilan Militer. "Belum, belum sampai ke sana," kata Jokowi kepada wartawan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta Selatan, Selasa (8/8).
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai revisi atau penyempurnaan terhadap sebuah undang-undang merupakan hal yang wajar, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
![Begini Respons Presiden Jokowi Ditanya Wacana Revisi UU Peradilan Militer](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2023/8/8/1691468018592-h5cg1.jpeg)
"Saya kira tentang revisi undang-undang itu, revisi memang menjadi biasa-lah. Saya kira Undang-Undang 31 itu akan mengalami hal yang sama."
Hal itu disampaikan Wapres usai menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Timur, di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat. Oleh karena itu, Wapres mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahwa pemerintah akan mempertimbangkan revisi UU Peradilan Militer dengan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang merupakan hal tepat.
Menurutnya, proses revisi tersebut perlu berlanjut karena ketentuan-ketentuan dalam UU memang harus mengakomodasi aspirasi masyarakat dan tuntutan zaman. "Saya kira silakan terus berjalan (revisi UU Nomor 31) dan sesuai dengan aspirasi yang muncul. Dan, tentu undang-undang itu kan lebih baik merespons tuntutan yang terjadi," jelas Wapres. Reporter: Lisza Egeham/Liputan6.com
- Respons Santai Rocky Gerung Dilaporkan Ke Polisi Buntut Sebut Gibran Terima Setoran dari Menteri
- Tato Patung Dewa Ganesha di Tangan Ivan Gunawan Miliki Makna Mendalam, Ayu Ting Ting Sampai Melongo
- Inilah Cara untuk Menghilangkan Bau Asap Rokok pada AC Mobil, Dijamin Berhasil
- Potret Rumah Zaman Belanda Mantan Gubernur Jabar, di Dalamnya Penuh Sejarah Bikin Merinding
- Misteri Hilangnya Air di Mars Terungkap
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024