Bisnis PJTKI, sejumlah anggota DPR diduga salahgunakan wewenang

Merdeka.com - Ketua Migrant Care Anis Hidayah menilai undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum memihak kepada kepentingan buruh migran.

Sebab, terdapat anggota DPR yang mempunyai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) memanfaatkan kewenangannya di parlemen untuk bisnis penyaluran buruh migran tersebut.

"Memang kebijakan pemerintah dengan UU tersebut lemah. Kegagalan karena ada beberapa anggota Dewan yang juga berada di PJTKI sehingga aturan tersebut dari tahun ke tahun tak ada perubahan justru merugikan buruh migran. Maka yang terjadi konflik kepentingan dalam aturannya," kata Anis di Jakarta, Sabtu (10/10).

Anis mengungkapkan bahwa revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 bukan hanya bermuatan kepentingan parlemen, tapi di lembaga politik lain sehingga aturan tersebut rawan intervensi pihak lain yang ingin kewenangan tersebut diserahkan kepada pihak swasta.

"Bukan hanya di Senayan, kadang juga dimanfaatkan partai politik, lembaga yudikatif dan eksekutif demi kepentingan bisnis. Yang terjadi kalau aturan tersebut bermasalah, kewenangan bukan jadi tanggung jawab negara tetapi pihak swasta," jelasnya kepada awak media.

Bentuk intervensinya terlihat bahwa selama 11 tahun berjalan tetap ada kekerasan pada buruh migran dan anggota dewan tak melakukan perombakan secara substansi, sehingga UU Nomor 39 Tahun 2004 dinilai sebagai cacat hukum.

"UU cacat hukum tak ada dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) secara substansi dan norma. Selama 11 tahun peraturan tersebut dipakai masih ada kekerasan pada buruh migran. Padahal sudah direvisi yang kedua kalinya, yang berubah hanya judul dan babnya, anak saya yang kelas 5 SD juga bisa merubah itu," jelasnya.

Selain itu, kata dia, dalam penempatan konten undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tidak sesuai dan cenderung bersifat merugikan para buruh migran. Antara lain konten UU yang cenderung bermuatan eksploitasi buruh migran dan menguntungkan bisnis PJTKI.

"Substansi norma HAM nya nggak ada, masa UU yang isinya rumpun tenaga kerja tapi berada di rumpun ekonomi. Yang diatur bukan TKI tapi adalah PJTKI, bisnis penempatan TKI sehingga berwatak eksploitasi, swasta berperan banyak sudah tak sesuai dengan Nawa Cita Jokowi," pungkasnya.

Atas hal itu, Anis meminta pemerintah menuntaskan revisi UU Nomor 39 tahun 2004 demi membangun sistem pencegahan kerentanan buruh migran berbasis pada konvensi internasional 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya.

Adapun upaya pencegahannya dengan merombak uu tersebut, di antaranya dengan memasukkan perspektif aturan berdasarkan penegakan hak asasi manusia dan penghormatan bagi perempuan, menyediakan akses layanan terpadu dengan biaya murah, sistem pengawasan intergratif pada keseluruhan proses migrasi, penyediaan akses keadilan dan menyediakan mekanisme rehabilitasi dan kompensasi korban.