Buka Siang Hari, Tempat Makan di Tasikmalaya Dirazia Satpol PP dan Ormas

Merdeka.com - Petugas hingga anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat merazia sejumlah rumah dan warung makan yang nekat buka siang hari di Bulan Ramadan. Dalam kegiatan tersebut sejumlah warung berikut warga yang kedapatan 'nyemen' atau makan di siang hari ditemukan.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya, Junjun Junaedi mengatakan bahwa pihaknya selama ini gencar melakukan razia.

"Dalam razia juga kaitan dengan pelaksanaan sosialisasi surat edaran Wali Kota Tasikmalaya nomor 451/SE.006/Kesra/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Selama Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah/2023 masehi," kata Junjun, Jumat (7/4).

Dalam pelaksanaannya, diakui Junjun, ada juga Ormas yang terlibat dan peduli terhadap bulan Suci Ramadan sehingga dilakukan secara bersama-sama.

"Kemarin kami dengan Ormas Al Mumtaz, dari Polres juga (melaksanakan kegiatan razia dan sosialisasi) dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia)," jelasnya.

Dikatakan Junjun, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan hampir setiap hari sejak awal Ramadan. Setiap harinya pihaknya selalu saja menemukan warung-warung yang nekat buka di siang hari, termasuk warga yang nyemen.

"Mengacu pada aturan, warung nasi baru boleh buka mulai pukul 16.00 WIB, itu pun bolehnya dibungkus kalau di jam-jam itu. Dalam beberapa kali kegiatan, kami masih menemukan yang buka dan yang nyemen," tuturnya.

Razia yang dilakukan selama ini diakuinya berdasarkan hasil pengumpulan info di lapangan. Targetnya, seluruh warung-warung dan tempat makan yang ada di Kota Tasikmalaya bisa terperiksa sehingga kemudian tidak melakukan pelanggaran.

Dari hasil razia, mayoritas yang melakukan pelanggaran adalah warung-warung makan kecil. "Tersebar di beberapa lokasi, seperti Jalan Juanda, Mitra Batik, Mangkubumi. Jadi memang hampir merata di semua jalan," ungkapnya.

Dengan penindakan yang dilakukan, diharapkan menjadi efek jera untuk seluruhnya karena kegiatan tersebut diinformasikan di media massa dan sosial. dengan begitu, para pemilik tempat bisa memahami surat edaran Wali Kota.

"Sanksi juga ada terhadap pelanggar, mulai dari teguran hingga denda kepada pemilik tempat hingga pelaku nyemennya. Selama ini yang melanggar rata-rata 16 orang dan tempat setiap harinya, ada yang pelajar, pekerja kantoran, leasing, dan lainnya. Untuk awal, mereka kita arahkan untuk membuat surat pernyataan tidak melanggar lagi," pungkasnya.