BURT Desak DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden Rp48,7 M: Kita Harus Punya Sense of Crisis

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI yang menghabiskan anggaran Rp48,7 miliar didesak untuk dikaji ulang. Sebab, negeri masih dihantam Pandemi Covid-19, sehingga harus menghemat-hemat anggaran.

Demikian dikatakan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso.

"Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut," kata Agung dalam keterangannya, Rabu (30/3).

Orang lain juga bertanya?

Agung menilai, saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok terutama minyak goreng yang langka dan harganya tinggi.

"Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," ujarnya.

Meski pengadaan gorden sudah direncanakan sejak lama, ia meminta sebaiknya cari waktu yang pas, supaya masyarakat tidak menganggap anggota dewan malah menghambur-hamburkan uang di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.

"Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan, semua harus lebih transparansi terkait hal ini, termasuk pengawasan oleh pihak terkait," tandasnya.

Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp90 juta jika dihitung dengan pajak.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.

Reporter: DelviraSumber : Liputan6.com

(mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

DKJ Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Baca Selengkapnya

UU MK PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya

RUU Perampasan Aset Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya

RUU Perampasan Aset Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Baca Selengkapnya

Gibran Rakabuming Raka Gibran Minta DPRD Segera Eksekusi APBD untuk Kepentingan Warga

Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya

kabinet prabowo Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat

Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya

DPR Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya