Dana Hibah Pariwisata Makassar Tidak Cair karena Dinas Bergerak Lamban

Merdeka.com - Dana hibah pariwisata untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dari Kemenparekraf Tahun Anggaran (TA) 2020 buat Makassar tidak cair, karena pengurusan administrasinya tidak selesai hingga TA 2020 berakhir. Dan pencairan tidak bisa lagi dilakukan di TA 2021.

Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengakui hal itu terjadi karena gerak lamban jajarannya.

"Saya minta maaf karena adanya kelambatan yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga pencairan anggaran tidak bisa dieksekusi sampai dengan akhir TA 2020," kata Rudy Djamaluddin kepada wartawan, Rabu (3/2).

Dana hibah pariwisata untuk Makassar yang dimaksud itu senilai Rp 48,8 miliar, yang 70 persen di antaranya untuk pelaku usaha hotel dan restoran.

Rudy mengungkap, karena sudah terlanjur terjadi, dia tidak akan lagi menelisik siapa yang salah. Karena baginya, yang penting dilakukan saat ini adalah memikirkan dan mengupayakan langkah-langkah yang masih bisa ditempuh.

"Tadi saya sudah sepakat dengan Pak Anggiat (Ketua PHRI Sulsel), akan membalas kembali surat dari Kemenparekraf yang mengisyaratkan bahwa pencairan dana hibah pariwisata itu sudah tidak bisa dipindahkan ke TA 2021," kata Rudy.

Dia mengungkap, pihaknya akan coba mendapatkan kebijakan-kebijakan baru dari Kemenkeu yang memang secara regulasi memiliki kewenangan untuk melakukan atau membuat juknis-juknis terkait bagaimana memanfaatkan suatu anggaran dari pusat.

"Insya Allah saya ajak Pak Anggiat sama-sama ke sana (Jakarta) supaya saling support, karena bagaimanapun dana hibah ini sangat penting untuk memulihkan ekonomi Makassar terkhusus sekaitan usaha-usaha perhotelan dan restoran," tutup Rudy.