Dewan Pers: Media online ada 43.300, tapi cuma 0,04 persen yang profesional

Merdeka.com - Dewan Pers memperkirakan, media online (siber) di Indonesia mencapai 43.300 media dan menjadi fenomena mencolok di tahun 2017. Media-media online itu ada yang betul ingin menjadikan media profesional, tetapi lebih banyak lagi yang hanya memanfaatkan untuk semata mencari uang.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat hadir di agenda acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Grand Inna Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/2). Kegiatan itu, mengusung tema 'iklim bermedia yang sehat dan seimbang, mempertahankan eksistensi media massa nasional dalam lanskap informasi global'.

"Jumlah itu (43.300) merupakan hasil perjalanan selama empat tahun (sejak Februari 2013) menjadi anggota dewan pers. Hampir semua ibu kota provinsi dan sebagian ibu kota kabupaten telah saya datangi, dan kami bertanya tentang keberadaan media di daerah itu, termasuk media online ternyata secara umum hampir merasa di setiap tempat media online menjamur," katanya.

Yosep Adi Prasetyo mengungkapkan, dengan menjamurnya media online membuat pihak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kewalahan menghadapi ledakan media yang ada. Sebab, para wartawan dan media baru menuntut kerjasama dan bantuan dan APBD. Kalau keinginan tak dipenuhi, maka akan muncul berita negatif yang memojokkan.

"Sebagai contoh di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang berpendudukan hanya berjumlah 170 ribu jiwa, keberadaan medianya mencapai angka 500. Hampir semua media online, kecuali tiga media yang merupakan perwakilan dari media di Batam yang adalah bagian media nasional," ulasnya.

Lanjutnya, Yosep Adi Prasetyo, di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, media mencapai 150 dan hampir semuanya adalah media online. Fenomena yang sama, ledakan media dadakan juga bisa ditemukan di sejumlah kabupaten dan provinsi lain.

"Dengan ledakan media online itu munculah 'wartawan tiban' yang sama sekali tak memiliki pengetahuan tentang jurnalistik dan pemahaman soal kode etik jurnalistik," timpalnya.

Dewan Pers belum memiliki data yang pasti sampai proses verifikasi faktual selesai dilakukan pada akhir tahun ini. Namun, bila merujuk pada proses pendataan yang pernah dilakukan dan kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul 'Data Pers 2015', media online yang memenuhi syarat disebut perusahaan pers dan profesional berjumlah 168 perusahaan.

"Artinya hanya 0,04 persen media online yang layak disebut profesional," ungkapannya.

Sementara itu untuk media yang bermunculan secara tidak profesional, tambahnya, banyak mengunakan nama dan logo yang mirip dengan lembaga negara atau insitusi penegak hukum. "Rupanya nama-nama dan logo tersebut efektif digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat dan memeras narasumber," terang dia.