Dianggap intervensi di kasus Ahok, warga desak Jaksa Agung dicopot
Merdeka.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi mengumpulkan tanda tangan warga. Mereka mendesak Jaksa Agung H.M Prasetyo dicopot lantaran dianggap mengintervensi anak buahnya dalam memberi tuntutan dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok).
Aksi ini digelar di Car Free Day kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (30/4). Acara tersebut merupakan pengumpulan tandatangan dari warga mendukung pencopotan Jaksa Agung.
Koordinator aksi, Riko Tanjung, menegaskan bahwa aksi ini untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat untuk mencopot Jaksa Agung. Karena menurutnya, tuntutan amat rendah dari Jaksa kepada terdakwa kasus penista agama penuh dengan unsur politik.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
"Hari ini kami melakukan aksi serupa di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Metro Lampung, Medan, Jember, Padang, Pekanbaru, Mataram, dan Malang. Dalam Aksi ini kita menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Jaksa Agung JAM Prasetyo," ungkap Riko.
Pantauan merdeka.com aksi ini dimulai pukul 7.00 pagi, secara bergantian warga membubuhkan tandatangan di kain yang disediakan PP kami dalam menggelar aksi.
"Saya sempat tidak terima dengan putusan Jaksa terhadap Ahok kemarin yang hanya menuntut satu tahun, maksimal kan lima tahun jadi kenapa gak dimaksimalkan saja hukuman itu," ujar Gema, salah satu warga yang memberikan tandatangan.
KAMMI melihat tuntutan jaksa diberikan kepada Ahok terlalu ringan. Hal tersebut menimbulkan banyak kecurigaan masyarakat. "Kita tahu bahwa HM Prasetyo merupakan kader dari salah satu partai pendukung pemerintah, jadi ya kalau tuntutan tidak maksimal masyarakat curiga ada intervensi dan tebang pilih, semacam melindungi terdakwa dari ancaman hukum," tegas Riko.
Dia juga menegaskan bahwa terdakwa jelas menista agama dengan menghina ayat Al Quran. "Secara yurisprudensi Ahok jelas menista agama, jadi ini sudah termasuk ke ranah pidana harus dihukum seadil-adilnya. Jangan ada pihak yang sengaja melindungi terdakwa dari jeratan kasusnya," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca SelengkapnyaCak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pantauan, massa dari kelompok lain terpantau menggelar aksi di Patung Kuda.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaIa menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK.
Baca SelengkapnyaMereka meneriakkan yel-yel meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mundur dari jabatannya dan segera pulang ke kampung halaman Solo.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca Selengkapnya