Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dianggap intervensi di kasus Ahok, warga desak Jaksa Agung dicopot

Dianggap intervensi di kasus Ahok, warga desak Jaksa Agung dicopot Aksi warga tanda tengan petisi Jaksa Agung dicopot. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi mengumpulkan tanda tangan warga. Mereka mendesak Jaksa Agung H.M Prasetyo dicopot lantaran dianggap mengintervensi anak buahnya dalam memberi tuntutan dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok).

Aksi ini digelar di Car Free Day kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (30/4). Acara tersebut merupakan pengumpulan tandatangan dari warga mendukung pencopotan Jaksa Agung.

Koordinator aksi, Riko Tanjung, menegaskan bahwa aksi ini untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat untuk mencopot Jaksa Agung. Karena menurutnya, tuntutan amat rendah dari Jaksa kepada terdakwa kasus penista agama penuh dengan unsur politik.

Orang lain juga bertanya?

"Hari ini kami melakukan aksi serupa di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Metro Lampung, Medan, Jember, Padang, Pekanbaru, Mataram, dan Malang. Dalam Aksi ini kita menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Jaksa Agung JAM Prasetyo," ungkap Riko.

Pantauan merdeka.com aksi ini dimulai pukul 7.00 pagi, secara bergantian warga membubuhkan tandatangan di kain yang disediakan PP kami dalam menggelar aksi.

"Saya sempat tidak terima dengan putusan Jaksa terhadap Ahok kemarin yang hanya menuntut satu tahun, maksimal kan lima tahun jadi kenapa gak dimaksimalkan saja hukuman itu," ujar Gema, salah satu warga yang memberikan tandatangan.

KAMMI melihat tuntutan jaksa diberikan kepada Ahok terlalu ringan. Hal tersebut menimbulkan banyak kecurigaan masyarakat. "Kita tahu bahwa HM Prasetyo merupakan kader dari salah satu partai pendukung pemerintah, jadi ya kalau tuntutan tidak maksimal masyarakat curiga ada intervensi dan tebang pilih, semacam melindungi terdakwa dari ancaman hukum," tegas Riko.

Dia juga menegaskan bahwa terdakwa jelas menista agama dengan menghina ayat Al Quran. "Secara yurisprudensi Ahok jelas menista agama, jadi ini sudah termasuk ke ranah pidana harus dihukum seadil-adilnya. Jangan ada pihak yang sengaja melindungi terdakwa dari jeratan kasusnya," terangnya.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur
Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur

Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Dikabarkan Minta Brigjen Asep Guntur Tak Mundur dari KPK
Firli Bahuri Dikabarkan Minta Brigjen Asep Guntur Tak Mundur dari KPK

Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan
Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan

Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.

Baca Selengkapnya
Niilai Putusan Langgar UU Pemilu, Eks Kuasa Hukum Rizieq Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs
Niilai Putusan Langgar UU Pemilu, Eks Kuasa Hukum Rizieq Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs

Hal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Kalau Hakim Tidak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Bisa Ditegakkan
Cak Imin: Kalau Hakim Tidak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Bisa Ditegakkan

Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

Baca Selengkapnya
Geram Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit, PDIP: Panglima TNI Jangan Anggap Sepele, Ini Langgar HAM
Geram Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit, PDIP: Panglima TNI Jangan Anggap Sepele, Ini Langgar HAM

Ahmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.

Baca Selengkapnya
Ikut Demo Kawal Putusan MK, Sutradara Joko Anwar: Selama Ini Kita Diam, Sudah Muak Rakyat
Ikut Demo Kawal Putusan MK, Sutradara Joko Anwar: Selama Ini Kita Diam, Sudah Muak Rakyat

Setelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.

Baca Selengkapnya
Massa Pendukung AMIN Demo, Minta MK Putus Perkara Pilpres dengan Adil
Massa Pendukung AMIN Demo, Minta MK Putus Perkara Pilpres dengan Adil

Berdasarkan pantauan, massa dari kelompok lain terpantau menggelar aksi di Patung Kuda.

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan
Lawan Gugatan MAKI, KPK Lampirkan 14 Bukti Pengusutan Harun Masiku Masih Berjalan

Ia menyebut pada pengusutan kasus Harun berjalan semasa kepemimpinan mantan Ketua KPK.

Baca Selengkapnya
Massa Aksi di Solo Minta Jokowi Pulang Kampung
Massa Aksi di Solo Minta Jokowi Pulang Kampung

Mereka meneriakkan yel-yel meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mundur dari jabatannya dan segera pulang ke kampung halaman Solo.

Baca Selengkapnya
KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi
KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya