DPD minta polisi proaktif usut dugaan penyimpangan benih bawang di NTB
Merdeka.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat diminta proaktif mengusut kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan benih bawang putih lokal tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPD Prof Farouk Muhammad.
Sebagai mantan Kapolda NTB, Farouk berharap kepolisian setempat mampu mengusut dugaan keterlibatan pihak Dinas Pertanian NTB maupun Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab dalam pendistribusian bibit bawang putih.
"Dalam persoalan ini Polda NTB harus banyak mencari di lapangan, harus proaktif. Di sini fungsi deteksi dininya harus lebih ditingkatkan," kata Farouk Muhammad kepada wartawan di Mataram, Kamis (28/6). Dikutip dari Antara.
-
Bagaimana upaya Kementan untuk memenuhi produksi bawang merah? Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto mengatakan bahwa upaya kementan dalam memenuhi produksi bawang merah terus dilakukan melalui penyediaan benih unggul, alsintan hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian.
-
Apa masalah yang dihadapi petani bawang merah Brebes? Petani bawang merah mengaku mengalami kerugian ketika ditemui di ladangnya di Brebes, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024). Kerugian tersebut terjadi pada musim panen di awal tahun ini akibat cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan kualitas bawang merah menurun.
-
Durian merah Banyuwangi dibudidayakan bagaimana? Pada 2017, tanaman durian dikembangkan di enam kecamatan. Kemudian pada 2021, sudah ada 21 kecamatan yang jadi lokasi pengembangan durian.
-
Siapa yang dipantau oleh Bupati Banyuwangi? Ipuk meninjau layanan kesehatan di Puskesmas Kertosari dan RSUD Blambangan Banyuwangi. Di puskesmas dan RSUD Blambangan, Ipuk berkeliling dan melihat layanan di sana.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa Bupati Ipuk mendorong pengembangan alpukat di Banyuwangi? Melihat potensi tersebut, Bupati Ipuk meminta kepada Dinas Pertanian untuk mendorong pengembangannya. Apalagi alpukat ini merupakan salah satu buah yang digemari masyarakat luas.
Begitu juga dengan kelompok tani di Sembalun, Farouk berharap agar mereka turut serta membantu kinerja kepolisian mengungkap fakta dalam proses pendistribusian yang dikeluhkan tidak sesuai dengan jatah.
"Kalau memang mereka (kelompok tani) punya buktinya, laporkan saja," ujarnya.
Seperti kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Bima tahun anggaran 2015 yang sampai saat ini masih ditangani oleh Polda NTB, Farouk Muhammad mengatakan bahwa pihaknya telah mengawal kasus tersebut hingga ke KPK.
"Seperti kasus-kasus bawang yang ada di Bima, itu sempat kita dorong sampai ke KPK. Tapi mungkin saja sekarang mereka (KPK) masih berupaya mengumpulkan bukti-buktinya," lanjutnya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin sebelumnya mengatakan, bahwa timnya masih berupaya mengumpulkan data dan keterangan terkait informasi perbuatan melawan hukum di kasus ini.
Upaya tersebut telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuannya, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.
Menurut informasi yang di himpun dari data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.
Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk dan pupuk organik.
Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017.
Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT Pertani, di mana pembeliannya menggunakan anggaran APBN-P 2017 senilai Rp 30 miliar.
Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah.
Ketua Kelompok Orong Sorga Sinawarni menuturkan kondisi yang terjadi di wilayahnya itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur maupun Dirjen Hortikultura Kementan RI.
"Jadi pemerintah ini hanya melaksanakan tugas begitu saja, datang dan cek dimana lahan perusahaan. Setelah mendapatkan verifikasi di lapangan, mereka balik, tugas selesai," ucapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca SelengkapnyaDirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjawab desakan agar ditetapkan tersangka kasus pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaKubu Keluarga korban juga meminta agar dibentuknya tim khusus.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Said Didu dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra peradilan KPK Firli Bahuri terkait penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca SelengkapnyaSejak awal food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, Ade menerangkan, bahwa pihaknya meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencelakaan terhadap Firli Bahuri untuk 20 hari ke depan.
Baca SelengkapnyaAgus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekedar mencari fakta hukum.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Kapolda Sumbar agar AKP Dadang dihukum seberat-beratnya.
Baca Selengkapnya