Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar Yogya akan Melawan jika MK Putuskan Sistem Pemilu Tertutup

Golkar Yogya akan Melawan jika MK Putuskan Sistem Pemilu Tertutup Bendera Golkar dalam Kampanye Prabowo-Sandiaga di Makassar. ©2019 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Wacana perubahan sistem Pemilu 2024 dari proporsional terbuka menjadi tertutup kian kencang berhembus. Muncul isu jika Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutuskan jika Pemilu 2024 akan memakai sistem proporsional tertutup.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman angkat bicara. Anggota DPR dari Dapil DIY ini menyebut jika nantinya MK memutuskan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup, maka dirinya mendesak agar Golkar tidak hanya melakukan perlawanan balik jalur hukum tetapi juga perlawanan politik.

"Perlawanan tidak hanya melalui jalur hukum tetapi juga perlawanan politik," kata Gandung, Rabu (30/5).

Orang lain juga bertanya?

Gandung menegaskan Golkar DIY mendukung langkah DPP Partai Golkar yang akan melakukan perlawanan hukum, jika MK menetapkan Pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup.

"Golkar DIY mendukung sepenuhnya sikap dari DPP dalam menyikapi keputusan MK, jika diputuskan sistem Pemilu 2024 proporsional tertutup," ujarnya.

Terkait putusan sistem Pemilu 2024, Gandung meminta para hakim di MK bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Gandung juga menyebut MK jangan sampai dicap sebagai 'Lembaga Tukang' yakni lembaga yang membuat keputusan sesuai pesanan.

"Saya yakin MK profesional dan akan memutuskan dengan bijak. Saya khawatir jika keputusannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat luas akan dicap sebagai lembaga tukang," urai Gandung.

"Lembaga tukang ini adalah lembaga yang membuat keputusan berdasarkan pesanan. Jangan sampai hal ini terjadi," imbuh Gandung.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia

MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup

Baca Selengkapnya
Suka Cita Partai Politik Sistem Pemilu Tetap Terbuka
Suka Cita Partai Politik Sistem Pemilu Tetap Terbuka

Hakim MK menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU Blak-blakan Dampak Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Nasib Putusan MK
VIDEO: KPU Blak-blakan Dampak Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Nasib Putusan MK

KPU menegaskan tengah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsultasi (MK)

Baca Selengkapnya
Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Bikin KIM Kocok Ulang Jagoan di Pilkada 2024
Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Bikin KIM Kocok Ulang Jagoan di Pilkada 2024

Golkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, KPU: Kami Tegas Laksanakan Putusan MK
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, KPU: Kami Tegas Laksanakan Putusan MK

KPU memastikan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024 usai DPR batal mengesahkan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Bicara Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK
Ketua KPU Bicara Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Bagi pihak yang merasa keberatan hasil Pemilu 2024, dapat segera melaporkan ke MK dalam kurun waktu 3X24 jam.

Baca Selengkapnya
Jelang Putusan MK, Semua Pihak Diminta Legowo Siap Menang dan Siap Kalah
Jelang Putusan MK, Semua Pihak Diminta Legowo Siap Menang dan Siap Kalah

Jangan ada lagi pengerahan massa untuk turun ke jalan menyampaikan protes

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Rapatkan Barisan Tunggu Perintah Megawati
MK Ubah Syarat Pilkada, PDIP Rapatkan Barisan Tunggu Perintah Megawati

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang
Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang

Rommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya