Gubernur Sulsel Jawab Nasib Proyek KA Trans Sulawesi Usai KPK OTT di Semarang

Merdeka.com - Keberlangsungan proyek Kereta Api Trans Sulawesi menjadi tanda tanya usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memastikan proyek KA Trans Sulawesi tetap berjalan.

Andi Sudirman mengaku proyek KA Trans Sulawesi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia memastikan proyek PSN di Sulsel tetap jalan.

"Proyek PSN tetap jalan semua, pokoknya jalan terus," ujarnya usia melakukan pemantauan harga pangan di Pasar Tradisional Pa'baeng-baeng Makassar, Kamis (13/4).

Andi Sudirman mengaku menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Sehingga, dirinya berharap proyek KA Trans Sulawesi tetap berjalan.

"Kita harus menghargai proses hukum. Tetapi progres (proyek KA Trans Sulawesi) harus tetap jalan kan," ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Hasbudi memastikan proyek KA Trans Sulawesi tahap I Makassar-Parepare akan terus berlanjut. Hasbudi menyebut hal tersebut merupakan komitmen pemerintah.

"Insya Allah sesuai arahan Pak Jokowi saat peresmian akhir Maret lalu, tetap pemerintah komitmen untuk melanjutkan pembangunan Makassar-Parepare, bahkan sampai Manado," ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Hasbudi menyebut kasus OTT KPK di Semarang merupkan proyek bermasalah yang sudah selesai tahun 2022. Hal tersebut berdasarkan keterangan resmi KPK.

"Proyek yang bermasalah sebagaimana konpers (Konferensi pers) yang sudah dinyatakan selesai tahun 2022," tuturnya.

Hasbudi mengaku saat ini proyek KA Trans Sulawesi masih progres. "Ada beberapa pekerjaan sementara masih progres," tegasnya.

Sebelumnya, Penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pihak atas dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

"Benar, hari ini KPK melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jateng," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (11/4).

Ali mengungkapkan ada beberapa pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Para pihak tersebut terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jawa Tengah, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pekerjaan perkeretapiaan, dan pihak swasta," jelasnya.

Pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut saat ini sedang dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Ali menambahkan KPK akan segera memberikan laporan perkembangan OTT tersebut kepada publik.

"KPK segera menentukan sikap setelah 1x24 jam," ujarnya.

Sekadar diketahui, Menteri Koordinator Maritim dan Invetasi (Menko Marves), Luhur Binsar Pandjaitan meresmikan pengoperasian tahap I Kereta Api Trans Sulawesi Jalur Maros-Barru. Jokowi menyebut kota-kota besar di Indonesia sangat terlambat membangun transportasi publik.

"Hampir di semua pulau besar, kemudian di kota-kota utamanya ibu kota kita ini terlambat dalam membangun transportasi publik. Transportasi massa utamanya terlambat, padahal itu hal yang sangat bassic untuk menghubungkan antar provinsi, antar kota dan kabupaten," ujarnya.

Jokowi mengaku pemerintah saat ini memilih untuk membangun transportasi publik yang murah. Untuk itu, keberadaan kereta api menjadi hal mendasar untuk dibangun.

"Pada saat itu pemerintah, sudah kita fokus dulu apakah di Kalimantan atau Sulawesi. Maka diputuskan di Sulawesi, karena kalau tidak semua orang nanti naik mobil pribadi tidak ada yang mau menggunakan transportasi massal," tuturnya.

Akibat keterlambatan pembangunan transportasi massal, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, masyarakat berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan.

"Semua berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi, akhirnya macet di semua kota. Sekarang ini tidak hanya di Jakarta, Bandung, Medan Surabaya, dan Semarang, Makassar juga sudah macet. Semuanya karena kita terlambat membangun transportasi publik" sebutnya.

Bahkan Jakarta, pembangunan transportasi massal sudah terlambat 30 tahun meski saat ini sudah ada MRT dan LRT. Ia menyebut saat ini transportasi massal di Jakarta belum bisa menyelesaikan masalah kemacetan.

"Di Jakarta terlambat 30 tahun, kira-kira seperti sekarang sudah ada MRT, tapi baru satu jalur, ada LRT tapi juga belum jalan. Sehingga Bapak Ibu kalau di Jakarta, pagi macet, siang macet, sore macet, malam macet," keluhnya.

"Sekarang ini karena keterlambatan dalam membangun itu, oleh sebab itu saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini jalur kereta api Trans Sulawesi," imbuhnya.

Terkait KA trans Sulawesi, Jokowi mengaku nantinya pembangunan dilakukan secara sambung menyambung dari Makassar hingga Manado-Sulawesi Utara. Meski saat ini, baru sesi I yakni Makassar-Parepare.

"Sekarang yang ingin kita resmikan ini jalur dari Maros ke Barru. Makassar nanti kemudian ke sana ke Parepare," tuturnya.

Dengan adanya KA ini, Jokowi berharap bisa memberikan daya saing untuk transportasi massal. Ia menyebut, perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain akan semakin baik dengan adanya kereta api.

"Ini keretanya banyak, ada untuk penumpang, ada untuk wisata, ada untuk barang. Ini akan memberikan daya saing kompetitif negara kita dan akan semakin baik, barang diangkut dengan alat transportasi yang murah," tutupnya.