Integrasi NIK di KTP dan 'kartu sakti' dimulai

Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani melakukan pengecekan di tempat (spot check) sekaligus sebagai 'kick off' pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kantor Desa Batujajar Timur, Bandung Barat.

"Kegiatan spot check bertujuan untuk memastikan apakah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah mendapatkan kartu KIS. Kick off bertujuan untuk memulai pengintegrasian NIK yang ada di KTP dengan kartu KIS yang sudah dimiliki masyarakat," ujar Puan, Jumat (15/1) seperti siaran pers.

Menko PMK sempat meminta dua orang warga untuk mencoba menggunakan kartunya masing-masing. Alhasil, mereka sukses dalam waktu kurang dari satu menit.

Kepada Plt Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, Puan berpesan, agar semua NIK segera diintegrasikan dengan KIS, KIP, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Keluarga Harapan dan penerima raskin sehingga semua berjalan efektif.

Pihaknya juga akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memvalidasi kembali data kependudukan agar semua penerima bantuan negara tepat sasaran.

Puan juga meminta semua warga untuk selalu menjaga kesehatan dan membiasakan diri untuk berpola hidup bersih dan sehat.

"Tidak ada kan yang maunya sakit. Kita maunya kan selalu sehat. Jangan karena ada bantuan dari pemerintah, lalu maunya sakit," ujar Puan.

Penggunaan KIS, demikian Puan, hanya untuk kebutuhan yang perlu saja. Tidak bisa sakit sedikit lalu gunakan KIS. Dengan membiasakan hidup sehat dan bersih, Puan berharap bantuan negara untuk kesehatan bisa berkurang karena masyarakat bisa mandiri.

Bupati Bandung Barat H. Abubakar, di hadapan Puan Maharani mengeluhkan data yang kurang akurat. Hal itu dikarenakan pemerintah masih menggunakan data BPS tahun 2011 dalam mengeluarkan daftar penerima bantuan.

“Sering kami terima komplain dari masyarakat karena penerima tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang jadi tantangan dan hambatan di lapangan,” kata Abubakar.

Dia berharap ke depan akan lebih baik dengan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.