Kalah Pemilihan Ketua LPM, Pria di Depok Ini Minta Amplop Dikembalikan
Merdeka.com - Viral di sosial media seorang calon ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bedahan, Kota Depok, Jawa Barat, bernama Tatang Johari meminta agar amplop yang diberikan kepada pengurus RW dikembalikan. Pasalnya, Tatang kalah dalam pemilihan ketua LPM yang digelar serentak di Kota Depok pada Minggu (27/11). Dia mengaku mengeluarkan uang jutaan rupiah dan diberikan pada pengurus RW di Kelurahan Bedahan.
"Amplop yang dikeluarkan semua totalnya 22. Nominal Rp1 juta per amplop. Berarti totalnya Rp22 juta. Dibagikan kepada RT dan perwakilan, dibagikan dengan tokoh agama, tokoh perempuan atau kader," kata Tatang di rumahnya di Bedahan, Kamis (1/12).
Dari 22 amplop yang disebarnya, dia hanya mendapat dua suara saja. Tatang pun kesal dengan hasil yang didapat karena tak sesuai ekspektasi. Dia pun meminta agar amplop yang diberikan pada pengurus RW dikembalikan.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara. Terbaru melalui akun Instagram pribadinya Vino membagikan pengalamannya saat minta tanda tangan Presiden Joko Widodo di atas lukisan anaknya.
-
Siapa yang minta Jokowi selesaikan masalah Rempang? Hisyam melanjutkan, PP Parmusi juga memohon kepada Jokowi agar bisa menyelesaikan persoalan rempang.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
"Penjelasan untuk yang saya share beberapa RW masalah pencalonan LPM, supaya buat tamparan penzoliman untuk diri saya. Oleh karena itu saya merasa tidak puas karena yang bersangkutan tidak minta maaf, tidak ada itikad baik ke rumah saya. Dan saya sebagai warga negara Indonesia merasa terpanggil untuk ibadah untuk jihad memberantas orang munafik," ujarnya.
Dia bukan pertama kali ikut dalam pencalonan LPM. Tiga tahun lalu, Tatang sudah pernah mencalonkan diri namun tidak menang dan hanya memperoleh 48 suara di antara tiga kandidat yang maju. Dia mengaku saat itu tidak melakukan menyebarkan amplop saat pemilihan.
"Tiga tahun lalu saya menyalonkan LPM dan saat itu ada tiga kandidat. Saya tidak ada indikasi money politic, saya cuma punya uang Rp300 ribu, tapi Alhamdulillah saya bisa jadi pengantin (calon) dan dapat suara 48 suara pada saat tiga tahun lalu. Saya punya visi misi dan program," ceritanya.
Tatang Bangor, sapaan akrabnya menuturkan keinginan maju sebagai Ketua LPM Kelurahan Bedahan adalah untuk membangun lingkungan dan beribadah. Dirinya memiliki tekad untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki agar bisa dirasakan manfaatnya bagi lingkungan Kelurahan Bedahan. Namun pada pencalonan tahun 2022, Tatang mengaku mengikuti apa yang disebutnya sebagai budaya amplop tersebut.
"Dari awal saya bicara seperti itu, dan saya intinya mau ibadah di masyarakat. Saya mau tunjukin skill saya. Sekarang di bulan november 2022 saya punya niatan (mencalonkan LPM), ternyata nuansanya seperti ini. Jadi harus saya jalankan (nyebar amplop) ternyata kemunafikan kemunafikan muncul," bebernya.
Tatang menjelaskan mengapa akhirnya dia harus menyebar amplop sebagai pelicin agar banyak yang memilihnya. Menurutnya, hal itu adalah budaya. Dia mengaku awalnya tidak mau bertindak demikian namun terpaksa mengikuti budaya tersebut.
"Karena sudah budaya ya kalau saya pikir ya, mungkin orang lain tidak vokal, tapi saya vokal. Saya dari awal tidak mau seperti itu, saya orang organisasi, saya berisiko pasti tapi akan saya tanggung risikonya. Saya pun melangkah seperti ini saya siap jadi arang ya arang, jadi abu ya abu, saya jihad fisabilillah," akunya.
Dari 22 amplop yang disebar, saat ini sudah 18 yang dikembalikan. Sedangkan empat lainnya belum dikembalikan. Kendati uang sudah dikembalikan, namun Tatang mengaku masih ingin ada niat baik dari penerima secara langsung.
"Bicara uang dikembalikan bukan dari beliau (penerima), tapi dari perwakilan. Niat baik itu tidak ada, gimana itu tokoh masyarakat etikanya, RW juga," tutupnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaForm C6 harus sudah diterima warga sebelum pencoblosan.
Baca SelengkapnyaDia mengaku tidak mempersoalkan sikap dari massa aksi.
Baca SelengkapnyaMassa melempari Habiburokhman dengan botol-botol air mineral. Peristiwa ini terjadi saat Habiburokhman menemui pendemo.
Baca SelengkapnyaKehadiran Habiburokhman di atas mobil komando mendapat penolakan keras dari massa pendemo.
Baca SelengkapnyaPria itu diduga mengalami shock berat lantaran kalah dalam pemilu.
Baca SelengkapnyaDPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf atas insiden tidak terpajangnya foto Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaLaporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Arg
Baca SelengkapnyaAnggota KPPS tersebut menunjukkan dua jari dan menyebutkan nama Calon Presiden RI Prabowo.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, saat ini rakyat yang punya peran dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan.
Baca SelengkapnyaPolisi juga tengah memberikan perlindungan kepada Komisioner KPU Jakut
Baca Selengkapnya