Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ke KPK, SKPD DKI bahas peningkatan pajak dan penerimaan daerah

Ke KPK, SKPD DKI bahas peningkatan pajak dan penerimaan daerah Gedung KPK. ©blogspot.com

Merdeka.com - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (7/12). Mereka melakukan pertemuan dengan pihak KPK untuk membahas penerimaan pajak daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah yang belum mencapai target.

"Dengan KPK (dan) beberapa SKPD, termasuk Satpol PP berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan penerimaan asli daerah," kata Kepala Kasat Pol PP Yuni Wahyu Purwoko, di lokasi, Kamis (7/12).

Wahyu mengatakan jajaran SKPD DKI dan juga KPK berkomitmen untuk target retribusi penerimaan pajak bisa tercapai. Namun hingga kini belum juga tercapai.

"Jadi kita sudah berkomitmen dengan KPK untuk mendorong agar penerimaan pajak-pajak daerah dan retribusi targetnya tercapai," ujarnya.

Menurutnya ada beberapa sumber pendapatan daerah yang belum mencapai target. Salah satunya dengan sumber pajak air tanah dan juga base transceiver station (BTS).

"Ada kewajiban-kewajiban daripada operator BTS yang selama ini belum memenuhi kewajibannya dalam menyewa atau memanfaatkan lahan pasos pasum milik Pemda," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu Wahyu juga membantah adanya pembahasan mengenai perkara reklamasi. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan itu sekedar pertemuan kosultasi mengenai peningkatan pajak daerah.

"Oh tidak (bahas reklamasi). Ini hanya sebatas peningkatan PAD dan pajak daerah. Kita komit," tandasnya.

Di pertemuan ini turut hadir antara lain Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Edi Sumantri, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Dukcapil Edison Sianturi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji, serta Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Denny Wahyu Hartanto. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Bank DKI Kolaborasi dengan Kejati Jakarta dalam Penagihan Kredit Bermasalah
Bank DKI Kolaborasi dengan Kejati Jakarta dalam Penagihan Kredit Bermasalah

Kejati DKI Jakarta melalui bidang Perdata dan Tata usaha Negara yang juga telah dapat membantu dalam jasa hukum terkait penyelesaian permasalahan kredit.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak

Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun, Kantor DJP Bali Sudah Kumpulkan Pajak Rp6,1 Triliun
Awal Tahun, Kantor DJP Bali Sudah Kumpulkan Pajak Rp6,1 Triliun

Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi

Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.

Baca Selengkapnya