Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenag minta GIDI jelaskan surat larangan Lebaran di Tolikara

Kemenag minta GIDI jelaskan surat larangan Lebaran di Tolikara PGI angkat bicara soal pembakaran masjid di Tolikara. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama (Kemenag) Oditha Hutabarat mendesak pihak Gereja Injili di Indonesia (GIDI) untuk memberikan penjelasan isi surat edaran larangan Lebaran di wilayah Tolikara, Papua, yang mengakibatkan insiden pembubaran dan pembakaran musala saat umat muslim melakukan Salat Id. Menurut Oditha surat itu diskriminatif dan membatasi kegiatan keagamaan agama lain.

"Kami telah meminta ketua Sinode GIDI untuk memberi klarifikasi dan penjelasan akurat terkait surat edaran Badan Pekerja GIDI wilayah Tolikara. Ditjen Bimas Kristen dan umat Kristen manapun juga tidak akan setuju dengan isi surat edaran itu," kata Oditha di Kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).

Oditha menjelaskan dalam surat itu, GIDI Tolikara menuliskan bahwa 13-19 Juli 2015 ada kegiatan seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional. Terkait kegiatan itu, GIDI melarang acara Lebaran dilaksanakan di wilayah Tolikara pada Jumat, 17 Juli. Kegiatan Idul Fitri hanya boleh dirayakan di luar Tolikara.

Selain itu, ada juga larangan supaya perempuan muslim memakai jilbab di wilayah Tolikara. GIDI Wilayah Toli juga melarang agama lain dan gereja denominasi lain mendirikan tempat-tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara.

"Mereka menyatakan sudah menutup Gereja adven di Distrik Paido. Surat itu ditandatangani oleh Ketua GIDI wilayah Tolikara Pendeta Nayus Wenea dan sekretarisnya, Marthen Jingga. Kami masih menunggu penjelasan dari GIDI," terang Oditha.

Oditha juga meminta maaf pada seluruh muslim tanah air terkait kasus kekerasan yang terjadi di Tolikara, Jumat kemarin. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut agar tidak terulang Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama setempat untuk meredam kemarahan warga atas peristiwa itu.

"Kami atas nama pemerintah mohon maaf pada umat muslim di Indonesia atas peristiwa itu. Seharusnya ini tidak terjadi. Apalagi saat ini hari kemenangan, Idul Fitri yang sudah ditunggu umat Islam selama satu bulan," ujarnya.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya
Jaringan GUSDURian Kritik Pemkab Kuningan Larang Kegiatan Jalsah Salanah JA, Minta Pemerintah Turun Tangan
Jaringan GUSDURian Kritik Pemkab Kuningan Larang Kegiatan Jalsah Salanah JA, Minta Pemerintah Turun Tangan

Jaringan GUSDURian menilai larangan yang seolah dibuat untuk ketertiban umum, justru mengancam hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Warga Kota Banda Aceh Dilarang Rayakan Malam Tahun Baru
Warga Kota Banda Aceh Dilarang Rayakan Malam Tahun Baru

Perayaan malam tahun baru bertentangan dengan syariat Islam dan mengganggu ketertiban.

Baca Selengkapnya
Daftar Ormas Agama yang Menolak dan Menerima Izin Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Menolak dan Menerima Izin Kelola Tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Baca Selengkapnya
MUI: Indonesia Punya Banyak Perbedaan Bahasa dan Tempat Beragam Tetap Bersatu
MUI: Indonesia Punya Banyak Perbedaan Bahasa dan Tempat Beragam Tetap Bersatu

Pihak cenderung menolak praktik budaya dan kearifan lokal seringkali belum memahami agama dengan komprehensif.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta-Fakta MA Larang Pengadilan Catatkan Pernikahan Beda Agama
VIDEO: Fakta-Fakta MA Larang Pengadilan Catatkan Pernikahan Beda Agama

Mahkamah Agung (MA) secara resmi melarang hakim mengizinkan atau mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2

Baca Selengkapnya
PKS Minta Pemprov DKI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta
PKS Minta Pemprov DKI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta

Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.

Baca Selengkapnya
Bertemu Jusuf Kalla, Pendeta Gilbert Klarifikasi dan Minta Maaf Soal Ceramahnya
Bertemu Jusuf Kalla, Pendeta Gilbert Klarifikasi dan Minta Maaf Soal Ceramahnya

Ceramah pendeta Gilbert yang menyinggung sedekah dan ibadah sebelumnya viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Polda Metro Minta Warga Tak Takbiran Keliling: Di Masjid Lebih Khusyuk
Polda Metro Minta Warga Tak Takbiran Keliling: Di Masjid Lebih Khusyuk

Polda Metro Jaya melarang warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan takbiran keliling atau di jalan raya.

Baca Selengkapnya
Ketua MUI soal LGBT ASEAN Mau Kumpul di Jakarta: Yang Waras Jangan Diam, Lawan!
Ketua MUI soal LGBT ASEAN Mau Kumpul di Jakarta: Yang Waras Jangan Diam, Lawan!

Rencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Diminta Bijak Sikapi Perbedaan, Perkuat Nilai-nilai Keagamaan Moderat
Masyarakat Diminta Bijak Sikapi Perbedaan, Perkuat Nilai-nilai Keagamaan Moderat

Sikap intoleran muncul karena seseorang tidak memiliki informasi luas dan beragam menyikapi perbedaan

Baca Selengkapnya
Bahlil Respons Sejumlah Ormas Keagamaan Tolak Jatah Kelola Tambang: Kita Enggak Boleh Maksa
Bahlil Respons Sejumlah Ormas Keagamaan Tolak Jatah Kelola Tambang: Kita Enggak Boleh Maksa

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Baca Selengkapnya