Kemendagri Jawab Tudingan Andi Arief Ada Utusan Jokowi Bahas Wagub Papua: Tidak Benar

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait tudingan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief bahwa ada utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Demokrat untuk melobi kursi Wakil Gubernur (Wagub) Papua. Kemendagri membantah tudingan Andi Arief tersebut.

Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan, pernyataan Andi Arief adanya hubungan antara kabar pertemuan itu dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe tersangka kasus gratifikasi insinuatif. Artinya menurut Kastorius, seolah-olah penetapan tersangka Lukas Enembe hanya rekayasa politik sehubungan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua.

"Untuk itu kami perlu memberikan keterangan klarifikasi. Pertama, tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Provinsi Papua," kata Kastorius dalam keterangannya, Sabtu (24/92).

Kastorius mengatakan, pihak Kemendagri sudah berkomunikasi dengan Andi Arief membahas tudingan tersebut. Menurut dia, politikus Partai Demokrat itu telah meralat pernyataannya.

"Dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi. Twitter @andiarief_ 23/9 jam 7:31 PM," ujar dia.

Waktu Pertemuan dan Penetapan Lukas Enembe Tersangka

Kemudian yang kedua, lanjut Kastorius, pertemuan dengan Partai Demokrat untuk pengisian kursi wagub Papua itu terjadi tahun 2021 usai meninggalnya Wagub Papua Klemen Tinal pada Mei 2021. Sementara tanggal penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi terjadi pada 5 September 2022.

"Artinya, tenggat waktu kejadian antara kedua peristiwa tersebut sangat panjang, hampir satu tahun. Karenanya tidak logis dan cenderung bersifat insinuatif bila membangun hubungan sebab akibat atau kausal antara penetapan tersangka Bapak Lukas Enembe di kasus korupsinya dengan masalah kekosongan posisi wakil gubernur," kata dia.

Kastorius menegaskan, penetapan tersangka Lukas Enembe adalah murni langkah hukum yang diambil oleh KPK secara independen berdasarkan Laporan Hasil Analisa (LHA) PPATK atas transaksi keuangan rekening atas nama Gubernur Papua Lukas Enembe dan keluarganya.

"Sebagaimana telah luas diumumkan oleh aparat penegak hukum ke awak media. Kemendagri berharap agar semua pihak mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK," tandasnya.

Andi Arief Bicara Utusan Jokowi Temui Demokrat Sebelum Lukas Enembe jadi Tersangka

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkap gejolak politik sebelum Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka gratifikasi. Andi menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Partai Demokrat agar kekosongan kursi Wakil Gubernur Papua Komjen Pol Paulus Waterpauw.

Namun menurut Andi, usulan agar kursi Wagub Papua diisi Paulus Waterpauw itu ditolak Lukas Enembe karena tak mendapat dukungan partai politik lain. Hal itu dikatakan Andi usai menjawab tweet Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan penanganan perkara Lukas Enembe bukan karena urusan politik.

""Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak jendral Waterpau usulan Pak Jokowi, karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski masunya Presiden Jokowi," kata Andi seperti dikutip dari akun twitternya @Andiarief, Sabtu (24/9). Andi sudah mengizinkan merdeka.com, untuk mengutip tweetnya tersebut.

Akan tetapi Andi tak menyebutkan utusan Presiden Jokowi tersebut. Diketahui, kursi Wagub Papua hingga kini masih kosong setelah ditinggalkan Klemen Tinal yang wafat pada 21 Mei 2021.

"Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui dmeokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden," ujar Andi.

Andi menegaskan Demokrat konsisten memberntas korupsi dan meminta kader menghadapi jika terlibat. Dia bahkan siap membantu KPK apabila ingin melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe yang saat ini dikabarkan sakit akibat stroke.

"Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai. Persuasi pada LE agar hadir diperiksa KPK, pencarian RHP (Bupati Mamberamo Tengah-red) kami lakukan. Hanya LE sakit sulit komunikasi, RHP tak tahu ia dimana," kata Andi.

Reporter: Nanda Perdana Putra