Kenapa Komisi III pilih Agus Rahardjo yang disebut pansus terbelit korupsi?

Merdeka.com - Pansus angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding Ketua KPK Agus Rahardjo terindikasi korupsi saat masih menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Agus diduga terlibat dalam korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015. Indikasi ini sekaligus mempertanyakan proses seleksi Agus sebagai ketua KPK di Komisi III DPR.

Anggota Pansus KPK sekaligus anggota Komisi III, Masinton Pasaribu tak mau disalahkan, apalagi dianggap kecolongan telah memilih Agus yang diduga terbelit kasus. Dia malah melempar bola panas itu ke panitia seleksi komisioner KPK yang dipimpin Destry Damayanti.

Masinton menyebut, proses pemilihan Agus sebenarnya diawali dari Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPK. Komisi III hanya menindaklanjuti nama-nama calon pimpinan KPK hasil seleksi Pansel untuk diuji kelayakan dan kepatutan.

"Iya tentu dalam proses pemilihan, pemilihan pimpinan calon pimpinan KPK, itu prosesnya dari mulai pansel dan kemudian ke komisi tiga. Jadi proses yaitu bukan tunggal Komisi III DPR RI. Proses seleksi awal itu di pansel," kata Masinton di lokasi, Rabu (20/9).

"Nah baik itu secara secara administratif maupun data-data beliau dan dan kemudian disampaikan ke komisi III. Kemudian kami lakukan fit and proper test dan kemudian kami pilih," sambungnya.

Pansus angket, kata Masinton, baru mengungkap dugaan keterlibatan Agus di korupsi pengadaan alat berat setelah adanya investigasi. Dia mengklaim tak tahun jika Agus terindikasi terbelit kasus korupsi saat proses seleksi.

"Karena memang beberapa bahan data yang sudah kami teliti dan kami lakukan investigasi. Ya itu sudah kami anggap saat-saat ini udah bisa kami sampaikan hasil temuan kami ketika melakukan investigasi terhadap kasus Yang dilaporkan oleh masyarakat ke Pansus angket," terangnya.

Masinton melanjutkan, dugaan penyimpangan wewenang itu akan dikonfirmasi langsung kepada Agus.

"Kita minta supaya sesuai dengan teks lain institusi berani jujur hebat jujurlah kepada rakyat itu yang disampaikan," pungkasnya.