![Komisi I DPR Usul Kemenkominfo Kerja Sama dengan FBI Pulihkan PDNS](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/6/27/1719488451365-9snpo.jpeg)
![Komisi I DPR Usul Kemenkominfo Kerja Sama dengan FBI Pulihkan PDNS](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/6/27/1719488451365-9snpo.jpeg)
Anggota Komisi I DPR Lodewijk F Paulus usul Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) bekerja sama dengan FBI, untuk mengatasi serangan ransomware terhadap PDNS 2. Menurutnya, FBI punya banyak cara untuk bisa membuka data digital yang terkunci.
"Dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI, terkait dengan brain cipher ransom termasuk pengembangan baru dari Lockbit 3.0 ini," kata Lodewijk dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR dengan Kemenkominfo dan BSSN, Kamis (26/7).
Lodewijk mempertanyakan apakah Kemenkominfo dan BSSN sudah bekerja sama dengan FBI. Dia berharap, FBI masih bisa membuka data yang sudah kunci oleh hacker.
"Pertanyaan saya sejauh mana kerja sama dengan FBI ini ya, sambil kita kerja artinya kita bisa berharap data yang sudah di encrypt oleh hacker ini masih kita berharap bisa dibuka karena kunci yang punya dia (FBI)," ucapnya.
Lodewijk memahami risikonya memang besar jika meminta bantuan ke FBI. Dia mengembalikan opsi ini ke Kemenkominfo.
"Mungkin itu juga ya memang ada risiko kalau kita minta, otomatis kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau menunggu dengan backup ini kita apa istilahnya entry ulang," pungkasnya.
Lodewijk juga mempertanyakan apakah pemicu serangan ini karena pemerintah sedang sibuk memberantas judi online.
Baca SelengkapnyaPenyerang server PDN meminta uang tebusan senilai USD8 miliar.
Baca SelengkapnyaPolri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.
Baca SelengkapnyaRapat kerja bersama Kominfo dan BSSN dilakukan untuk mendalami masalah bocornya PDNS yang tak kunjung
Baca SelengkapnyaMenurut Sukamta, DPR masih memiliki waktu hingga bulan Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaMabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri menolak laporan polisi yang dilayangkan Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.
Baca Selengkapnya