Komisi II akan undang FPI, NU dan Muhammadiyah bahas Perppu Ormas
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek mengatakan pihaknya berencana mengundang ormas-ormas termasuk, Front Pembela Islam ke dalam rapat. Komisi II akan meminta pandangan ormas terkait substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"FPI nanti kita susun jadwalnya nanti. Pokoknya siapapun yang berkepentingan dengan itu kita undang," kata Awiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).
Awiek menjelaskan, Komisi II akan mengundang ormas baik yang pro dan kontra terhadap Perppu Ormas. Selain FPI, ormas yang mendukung Perppu seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Siapa saja yang dihimpun dalam Korpri? Korpri sendiri adalah singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri tak lain merupakan sebuah organisasi yang menghimpun seluruh pegawai di tanah air sejak tahun 1971 silam.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
Selain itu Komisi II juga telah menjadwalkan kunjungan ke daerah-daerah yang dianggap merepresentasi jumlah dan keragaman untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada 3 daerah yang akan dikunjungi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun bagi daerah yang tidak dikunjungi, Komisi II akan mengundang perwakilan pemerintah daerah untuk menanyakan pandangan masyarakatnya terkait Perppu Ormas.
"Pemerintah daerah tidak semuanya lah perwakilan. Misalkan yang tidak kita kunjungi yang diundang," terangnya.
Terpisah, Ketua Komisi II Zainudin Amali menuturkan, pihaknya tengah menginventaris ormas-ormas yang akan diundang ke dalam rapat. Fraksi-fraksi diberi kebebasan untuk mengusulkan ormas yang mau diundang.
"Sementara ini kita sudah inventarisasi nanti akan kita sampaikan undangan, tentu nanti organisasinya representasi lah. Tidak seluruh. Kalau disampaikan ada berapa ratus itu yang terdaftar," jelasnya.
Amali melanjutkan, Komisi II mempertimbangkan untuk mengundang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. HTI adalah ormas yang telah dibubarkan pemerintah dengan memakai Perppu Ormas.
"Tadi ada usulan, tetapi dia bukan HTI tetapi sebagai eks ya. Sebagai eks. Sedang kita pertimbangkan," tukasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono dan Wakil Ketua Sementara Larasati Moriska.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaIsi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca SelengkapnyaKongres ke-21 PMII yang digelar di GOR Dempo Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan sempat memanas.
Baca SelengkapnyaPasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).
Baca SelengkapnyaDalam rapat perdana ini juga membahas soal cuti terhadap para menteri dan lainnya.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.
Baca SelengkapnyaPara juru bicara ikut pada rapat hari ini. Mereka meganalisa perkembangan politik di berbagai macam media.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan, terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.
Baca SelengkapnyaPAN mengatakan, pertemuan tersebut memang tidak dipublikasikan.
Baca Selengkapnya