Komisi V DPR disebut salah nilai penyaluran dana desa di Bangkalan

Merdeka.com - Wakil Bupati Bangkalan, Mundzir Rifa'i, menilai telah terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman saat Komisi V DPR kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada 7-8 Maret lalu.

Dia menjelaskan, ‎miskomunikasi itu terkait plang pembangunan PAUD yang menggunakan dana desa. Menurutnya, tidak ada CV atau kontraktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut.

"Ada miskomunikasi, karena pendamping lokal desa yang menyampaikan (ke anggota DPR). Itu bukan CV atau kontraktor tapi kelompok masyarakat‎," kata Mundzir yang turut serta mendampingi kunker Komisi V DPR, lewat keterangannya, Jumat (11/3/2016).

Pernyataan Mundzir itu menanggapi Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis yang menyebut penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, salah sasaran.

"Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor," kata Fary, alam keterangan pers usai menggelar Kunker ke Bangkalan.‎

Untuk itu, Mundzir memastikan, penyaluran dana desa di daerahnya telah berjalan dengan baik dan terserap sesuai dengan fungsinya untuk membangun desa. Dan langsung dimanfaatkan seutuhnya oleh masyarakat desa.

"Menurut pandangan saya sudah bagus. Saya berharap agar terjadi sinergi yang baik mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemkab sampai ke desa, guna tercapainya tujuan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.