Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Koreksi pemerintah, DPR gulirkan wacana RAPBN tandingan

Koreksi pemerintah, DPR gulirkan wacana RAPBN tandingan Rapat Paripurna RAPBN 2013. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir sepakat dengan adanya wacana RAPBN tandingan yang digagas beberapa anggota DPR RI. Politisi PAN itu menilai, dengan adanya RAPBN tandingan ini, maka akan ada aspek pembanding bagi pemerintah yang tidak melanggar UU apapun.

"Setuju, karena itu untuk kebaikan pemerintah itu sendiri, dan tidak ada juga UU yang dilanggar. Wong hanya penyanding saja kok," ujar Thohir di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (23/8).

Thohir memastikan jika RAPBN 2017 yang akan diajukan ke DPR, tak jauh berbeda dengan yang diajukan sebelumnya.

Orang lain juga bertanya?

"Iya itu ilusi APBN indah. APBN impiannya Pak Jokowi saja, nanti real-nya nggak begitu. Kan sudah 2 APBN semua meleset," ujarnya.

Mengenai apakah wacana RAPBN tandingan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah, Thohir pun membenarkan hal tersebut. Dirinya juga menegaskan jika wacana RAPBN tandingan ini, merupakan bukti bahwa DPR bukan lembaga yang asal setuju terhadap kebijakan pemerintah.

"Bisa juga begitu, kan akhirnya pemerintah akan berhati-hati dalam mengajukan anggaran kepada DPR," ujar Thohir.

"Jangan terkesan DPR hanya menjadi tukang stempel saja, nggak baik bagi sistem demokrasi. APBN tandingan itu bertujuan untuk kontrol. Jadi kita sebetulnya membantu pemerintah supaya tidak meleset terlalu jauh dalam politik anggaran ke depan, karena taruhannya akan sangat dahsyat bagi bangsa dan negara ini," pungkasnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Ubah Nomenklatur Jadi Dewan Pertimbangan Agung
RUU Wantimpres Ubah Nomenklatur Jadi Dewan Pertimbangan Agung

Diketahui, dalam rapat pleno sembilan fraksi menyetujui atas perubahan tersebut.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR soal Putusan MK:  Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Baca Selengkapnya
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya