Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KSBSI tuding PT Agro Lestari Sentosa paksa kerja buruh NTT

KSBSI tuding PT Agro Lestari Sentosa paksa kerja buruh NTT Korwil KSBSI Kalimantan Tengah Karliansah. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Tengah, Karliansah menuding PT Agro Lestari Sentosa melakukan pemaksaan kerja terhadap buruh asal NTT yang kini terlantar semenjak di PHK oleh perusahaan itu dua bulan lalu.

Menurut dia, dari data yang diteliti KSBSI, perusahaan tidak melakukan pendataan secara baik dengan demikian dapat melakukan PHK sepihak.

"Mereka tidak didaftar supaya tidak ada daftar hukum. Mereka jadi korban pemberlakuan buruh gelap," ujar Karliansah kepada merdeka.com di tempat penampungan KSBSI, Jl. Badak, Kec. Dekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (28/10).

Bentuk pemberlakuan buruh gelap itu, kata dia, terdapat dalam perlakuan perusahaan kelapa sawit itu kepada para buruh. Sebagian dari mereka di antaranya tidak memperoleh BPSJ kesehatan dan Jamsostek.

Selain itu, ketika melakukan pemogokan untuk menuntut hak mereka, perusahaan lantas memutuskan hubungan kerja secara sepihak (PHK).

"Ketika tuntut hak kita dibungkam. Kita mogok lalu dibilang mogok tidak sah lalu di PHK. Tidak diberikan surat PHK untuk dapatkan hak mereka," lanjut dia.

Hal yang disayangkan Karliansah adalah perlakuan polisi setempat. KSBSI sudah melaporkan kejadian itu kepada Polda Kalteng namun ketika dikonfirmasi Polda Kalteng mengaku belum mengantongi surat laporan itu.

"Laporan kami sudah sampai ke Polda Kalteng. Kami cek ternyata tidak ada laporan padahal ada tanda terima dan itu saya kasih tahu. Mereka foto copy kembali laporan kami. Kami duga ada orang yg bek up dari belakang perusahaan," papar dia.

Terkait itu, ia mendesak Disnaker Kabupaten Belu sebagai penyalur tenaga kerja agar melakukan investigasi atas kasus ini. Sebab selama ini juga perubahan telah banyak melakukan pelanggaran kerja.

"Disnaker harus melakukan investigasi atas laporan KSBSI. Ada laporan meninggal dunia dan pelanggaran kerja," pungkas dia.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan

Pemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.

Baca Selengkapnya
Ribuan Buruh Anak Usaha PT Sritex Kena PHK
Ribuan Buruh Anak Usaha PT Sritex Kena PHK

Serikat buruh tengah mendata buruh yang terdampak PHK PT Sritex.

Baca Selengkapnya
Bantah Ada PHK, Bos Sritex: Karyawan Diliburkan karena Kurang Bahan Baku
Bantah Ada PHK, Bos Sritex: Karyawan Diliburkan karena Kurang Bahan Baku

Sritex memastikan hak-hak karyawan seperti gaji, terpenuhi.

Baca Selengkapnya
Kena PHK Massal, Eks Karyawan Roatex Indonesia Belum Terima Hak dan Pesangon
Kena PHK Massal, Eks Karyawan Roatex Indonesia Belum Terima Hak dan Pesangon

Surat pemecatan keluar pada 11 Juli 2023 lalu, dan berlaku pada 31 Juli 2023. Namun, para pegawai yang terkena sudah dicabut sejumlah asetnya dari perusahaan.

Baca Selengkapnya
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Baca Selengkapnya
Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal
Ribuan Buruh Terancam Tidak Mendapat THR, Ini Modus yang Digunakan Perusahaan Nakal

Setiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.

Baca Selengkapnya
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.

Baca Selengkapnya
Haris Azhar Minta Setop Aktivitas Tambang Batubara di Musi Banyuasin Sumsel karena Langgar HAM
Haris Azhar Minta Setop Aktivitas Tambang Batubara di Musi Banyuasin Sumsel karena Langgar HAM

Haris menjelaskan, dari temuan di lapangan, ada brutalitas yang diduga dilakukan pihak perusahaan.

Baca Selengkapnya
Ini Dia 6 Pabrik Tekstil yang Bangkrut di Awal Tahun 2024
Ini Dia 6 Pabrik Tekstil yang Bangkrut di Awal Tahun 2024

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo
Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo

Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp571 Miliar, Tersangka Korupsi Transaksi Pembelian Gula Ditahan
Rugikan Negara Rp571 Miliar, Tersangka Korupsi Transaksi Pembelian Gula Ditahan

Penyimpangan pengadaan gula dikarenakan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dalam proses persetujuan pembelian tidak pernah melakukan verifikasi.

Baca Selengkapnya
Inspektorat DKI Rampung Usut Atasan Paksa PPSU Utang ke Pinjol, Sanksi Diumumkan Pekan Depan
Inspektorat DKI Rampung Usut Atasan Paksa PPSU Utang ke Pinjol, Sanksi Diumumkan Pekan Depan

Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.

Baca Selengkapnya