Mahfud MD Bongkar Modus Jual Beli Suara saat Pemilu, Banyak Terjadi di Tingkat Ini

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan modus jual beli dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Biasanya praktik culas itu akan terjadi di tingkat kecamatan.

Hal ini diungkap Mahfud MD saat Rapat Koordinasi (Rakor) TNI-Polri.

Awalnya, Mahfud menyinggung netralitas TNI-Polri dalam pesta demokrasi.

Orang lain juga bertanya?

Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Baca berita Pemilu di Liputan6.com

"Saya ingin menekankan di sini ada netralitas yang harus dipedomani betul selain sinergi," kata Mahfud di depan jenderal TNI-Polri, Senin (29/5).

Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud paham betul praktik kecurangan termasuk jual beli suara yang marak terjadi saat Pemilu.

"Saya tahu memang sering banyak di kecamatan. Ketika dari desa ke kecamatan itu banyak jual beli suara," beber Mahfud.

"Orang yang suaranya tidak terpilih bikin tanda tangan, 'saya mendapatkan suara 5.000 kalah'," sambung Mahfud.

Lantas, suara itu dijual ke calon yang tepat berada di urutan atasnya.

"Dijual itu (suara) ke yang di atasnya. Nanti dia jadi naik," bebernya.

Mahfud mengakui hal itu dilarang namun, masih kerap terjadi. Padahal, kualitas demokrasi suatu negara ditentukan tiga faktor.

"Rakyat menggunakan haknya dengan benar, kemudian prosedurnya benar, bisa dipertanggung jawabkan. Jadi setiap rantai hubungan antar-institusi dari bawah ke atas diawasi betul," tuturnya.

(mdk/rhm)