Mendag Zulkifli Hasan Tak Muncul, Raker dengan Komisi VI DPR Kembali Gagal Digelar

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tidak terlaksananya Rapat Kerja antara Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan yang seharusnya dilaksanakan hari Rabu (14/12). Besok, Kamis (15/12) DPR akan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang.

Deddy menyayangkan gagalnya raker yang akan membahas penyerapan anggaran serta kesiapan barang jelang liburan Natal Tahun Baru (Nataru).

"Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," ungkap Deddy dalam keterangan pers yang dirilis hari ini (14/12).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Deddy, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan.

"Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan," kata Deddy kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, selama pemerintahan Jokowi, menurutnya, baru kali ini Menteri Perdagangan berperilaku tidak kooperatif. Padahal, tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI dengan Mendag.

"Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," imbuhnya.

Deddy menambahkan, sebagai penutup tahun dan memasuki libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi VI melakukan raker evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya.

Komisi VI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan pemerintah telah bersiap dalam ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok penting bagi rakyat.

"Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang secara sepihak membatalkan rapat," tukasnya.

Kepada Presiden Jokowi, Deddy meminta agar mengingatkan para pembantunya yang tidak melaksanakan kewajibannya.

"Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR," pungkas legislator asal dapil Kalimantan Utara itu.

(mdk/bal)