Follow
Mendagri sebut KPK ikut telaah kegagalan fungsi e-KTP
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Menko Polhukam saat ini telah mengambil alih evaluasi terkait kegagalan fungsi e-KTP. Hal itu juga melibatkan KPK.
"Tim Menko Polhukam dan KPK sedang menelaah kegagalan fungsi e-KTP. Yang kita lakukan menata tata kelola data saja, jangan sampai adanya data ganda dan palsu selama ini," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (26/11).
Tjahjo mengatakan pihaknya tengah mengadakan evaluasi terkait keberadaan data ganda e-KTP. Evaluasi tersebut dijalankan untuk memeriksa data dan adanya temuan blangko palsu.
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Bagaimana DPR ingin agar sistem single data aman? Dirinya khawatir, di era digital seperti ini, sistem single data justru bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kejahatan.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Kenapa OJK meminta masyarakat hati-hati soal KTP? Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan terdapat bahaya besar dari pencurian data pribadi yang terekam di KTP.
"Semua data aman, namun kita temukan blangko KTP palsu dan ganda," kata dia.
Tjahjo mengatakan evaluasi itu akan dilakukan hingga Januari 2015. Dia berharap awal Januari evaluasi dapat selesai.
"Jadi 15 ribu masyarakat per hari membuat e-KTP dan 4,5 juta blangko kita tetap cetak sebab identitas itu harus dimiliki setiap warga negara," kata dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
TKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca Selengkapnya
Berharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber
Baca Selengkapnya
Kekeliruan tersebut harus diselesaikan secara transparan dan independen, serta melibatkan pihak-pihak terkait termasuk ahli teknologi informasi.
Baca Selengkapnya
Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca Selengkapnya
CSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.
Baca Selengkapnya
Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca Selengkapnya
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.
Baca Selengkapnya
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya
Tito memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti
Baca Selengkapnya