Follow
Menteri Anies minta Disdik Jateng audit 380 pelajar tak lulus SNMPTN
Merdeka.com - Terkait tidak lulusnya 380-an pelajar SMA N 3 Semarang dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan meminta Dinas Pendidikan Jawa Tengah melakukan audit kinerja jajaran sekolah tersebut. Menurutnya tidak lulusnya ratusan siswa jurusan IPA tersebut harus diketahui penyebabnya.
"Dinas pendidikan Semarang harus melakukan audit. Audit ini perlu untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya," kata Anies di Yogyakarta, Kamis (12/5).
Anies mengatakan dari 50 SMA yang menggunakan sistem SKS, semuanya berjalan lancar. Hanya SMA 3 Semarang saja yang menjadi sorotan karena kasus tersebut.
-
Di mana Anies Baswedan bersekolah? Berikut riwayat pendidikan Anies BaswedanTK Masjid SyuhadaSD Laboratori YogyakartaSMPN 5 YogyakartaSMAN 2 YogyakartaStudi Asia di Universitas Shopia, Tokyo, Jepang (1993)S1 Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta (1995)S2 di Universitas Maryland, College Park, Amerika Serikat (1998)S3 di Northern Illinois University, Amerika Serikat (2004)
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Bagaimana Anies berinteraksi dengan mahasiswa? Saya berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling belajar. Karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan membutuhkan waktu sebelum menjawab,' ujarnya.
-
Apa yang dilakukan Anies di kampus? Bagi Anies, undangan untuk berdialog dengan mahasiswa di banyak kampus merupakan hal yang penting. Menurutnya, di genggaman anak-anak mudalah masa depan demokrasi ditentukan.
-
Kenapa Anies lebih fokus pada jalan dan kelas rusak? Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan.
"Di Jawa Tengah itu ada tujuh sekolah yang menggunakan sistem SKS. Artinya, yang perlu dicek, bagaimana cara sekolah memasukkan datanya. Karena di tempat lain gak ada masalah, logikanya kalau memgalami masalah harusnya semua," terangnya.
Dia menduga ada kesalahan dalam proses input data yang dilakukan oleh sekolah. Namun hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Harus ada yang berani bertanggung jawab. Biar dinas yang mengaudit, jangan kita umumkan dulu. Tapi sekolah jangan cuci tangan, nanti malu," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Plh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.
Baca Selengkapnya
13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.
Baca Selengkapnya
Kasus ini diawali pengecekan nilai oleh Tim Pengawasan PPDB Jabar bersama Panitia PPDB SMAN 1.
Baca Selengkapnya
Inspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.
Baca Selengkapnya
Aturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.
Baca Selengkapnya
Pada soal ujian tersebut, terpampang foto Anies, yang dilengkapi dengan tiga pertanyaan di bawah foto.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, jika anak-anak tersebut sudah mau bersekolah di swasta, maka tidak masalah dengan psikologisnya.
Baca Selengkapnya
Kasus perubahan nilai rapor jadi lebih tinggi dari nilai sebenarnya itu dilakukan oleh pihak SMP.
Baca Selengkapnya
Kejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Mutiara mengaku saat itu percaya diri saat mendapat undangan untuk tes SNMPTN.
Baca Selengkapnya
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya