Menteri Hadi Kunjungi Blora, Selesaikan Sengketa Tanah 60 Tahun Mandek
Merdeka.com - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendatangi Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut guna mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu yang sudah menghuni dan menggarap tanah tersebut selama 60 tahun.
Selama itu pula sebanyak 5.000 warga hidup dalam bayang-bayang penggusuran.
"Saya datang ke sini membawa solusi, sudah saya minta kepada Pak Bupati untuk ikut membantu BPN menyelesaikan konflik ini. Kita segera berikan kepastian hukum atas tanah warga kita," kata Menteri Hadi di depan 5.000 warga Wonorejo, Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (8/10).
-
Dimana warga terdampak kekeringan? BPBD Kabupaten Cilacap mencatat jumlah warga yang terdampak kekeringan di wilayah tersebut mencapai 9.153 jiwa dari 3.011 keluarga.
-
Apa yang bikin warga resah? Momen teror suara ketuk puntu rumah yang terekam di kamera CCTV ini bikin warga sekitar resah.
-
Apa yang dialami korban? 'Dia alami luka cukup serius. Setelah kejadian, korban kemudian dilarikan ke RSUD Dekai, guna mendapatkan penanganan medis,' kata Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto.
-
Kenapa warga resah? Momen teror suara ketuk puntu rumah yang terekam di kamera CCTV ini bikin warga sekitar resah.
-
Bagaimana kehidupan warga di pemukiman padat? Saat memasuki area perkampungan lebih dalam, kehidupan warganya pun masih begitu terasa.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
Solusi yang ditawarkan oleh Menteri Hadi disambut baik oleh warga maupun Bupati dan Forkompinda.
"Semua pihak sepakat untuk segera menyelesaikan konflik pertanahan tersebut dengan melibatkan seluruh pihak, baik warga, Forkompinda dan unsur BPN Kabupaten Blora," katanya.
"Segera saya bentuk gugus tugas untuk menyelesaikan kasus ini. Forkopimda Blora dan Kanwil serta BPN Blora akan bekerjasama, sehingga dua bulan lagi masyarakat sudah bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka," sambungnya.
Sementara itu, Agus, salah satu warga mengatakan ia bersama ribuan warga lainnya mengadu telah 60 tahun hidup di atas tanah tersebut. Selama itupula mereka dihantui rasa takut akan penggusuran.
"Berbagai masalah dan klaim silih berganti membuat warga selalu hidup dalam ketidakpastian hukum. Selalu merasa resah suatu saat bisa digusur. Maka kami mohon sekali kepada Pak Menteri untuk segera memberikan kepastian hukum untuk lebih dari 1.000 kepala keluarga Pak," katanya.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Hadi menyampaikan "Saya datang ke sini membawa solusi, sudah saya minta kepada Pak Bupati untuk ikut membantu BPN menyelesaikan konflik ini. Kita segera berikan kepastian hukum atas tanah warga kita." (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaPada aksi yang kelima ini jumlah massa terlihat semakin sedikit dan anak-anak yang ikut juga semakin berkurang.
Baca SelengkapnyaPemberian sertifikat tanah diharapkan mampu mengurangi konflik masyarakat.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumbar Minta Bantuan Rp1,5 Triliun untuk Penanganan Dampak Banjir Bandang
Baca SelengkapnyaFasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaWarga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.
Baca SelengkapnyaSeorang ibu-ibu warga di sana menyebutkan bahwa kampung ini sudah ada sejak zaman peperangan.
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Tjahjanto menilai tanah Ulayat sekarang tidak lagi menjadi tanah tidur, tetapi sudah bangun.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan proses relokasi rumah warga yang rusak akibat banjir lahar hujan di Sumatera Barat (Sumbar) segera dimulai.
Baca SelengkapnyaWarga di berbagai daerah terpaksa mencari air di dalam hutan yang jaraknya mencapai satu kilometer dari desa mereka.
Baca Selengkapnya