Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Hadi Kunjungi Blora, Selesaikan Sengketa Tanah 60 Tahun Mandek

Menteri Hadi Kunjungi Blora, Selesaikan Sengketa Tanah 60 Tahun Mandek Menteri Hadi Kunjungi Blora, Selesaikan Sengketa Tanah 60 Tahun Mandek. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendatangi Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut guna mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu yang sudah menghuni dan menggarap tanah tersebut selama 60 tahun.

Selama itu pula sebanyak 5.000 warga hidup dalam bayang-bayang penggusuran.

"Saya datang ke sini membawa solusi, sudah saya minta kepada Pak Bupati untuk ikut membantu BPN menyelesaikan konflik ini. Kita segera berikan kepastian hukum atas tanah warga kita," kata Menteri Hadi di depan 5.000 warga Wonorejo, Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (8/10).

Solusi yang ditawarkan oleh Menteri Hadi disambut baik oleh warga maupun Bupati dan Forkompinda.

"Semua pihak sepakat untuk segera menyelesaikan konflik pertanahan tersebut dengan melibatkan seluruh pihak, baik warga, Forkompinda dan unsur BPN Kabupaten Blora," katanya.

"Segera saya bentuk gugus tugas untuk menyelesaikan kasus ini. Forkopimda Blora dan Kanwil serta BPN Blora akan bekerjasama, sehingga dua bulan lagi masyarakat sudah bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka," sambungnya.

Sementara itu, Agus, salah satu warga mengatakan ia bersama ribuan warga lainnya mengadu telah 60 tahun hidup di atas tanah tersebut. Selama itupula mereka dihantui rasa takut akan penggusuran.

"Berbagai masalah dan klaim silih berganti membuat warga selalu hidup dalam ketidakpastian hukum. Selalu merasa resah suatu saat bisa digusur. Maka kami mohon sekali kepada Pak Menteri untuk segera memberikan kepastian hukum untuk lebih dari 1.000 kepala keluarga Pak," katanya.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Hadi menyampaikan "Saya datang ke sini membawa solusi, sudah saya minta kepada Pak Bupati untuk ikut membantu BPN menyelesaikan konflik ini. Kita segera berikan kepastian hukum atas tanah warga kita." (mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, Menteri ATR/BPN: Harus Selesai dalam GTRA Summit 2023
2.500 Desa Masuk Kawasan Hutan, Menteri ATR/BPN: Harus Selesai dalam GTRA Summit 2023

Permasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Kesal Selalu Tak Digubris, Warga Kabupaten Pasaman Geruduk Kantor Gubernur Sumbar Mahyeldi
Kesal Selalu Tak Digubris, Warga Kabupaten Pasaman Geruduk Kantor Gubernur Sumbar Mahyeldi

Pada aksi yang kelima ini jumlah massa terlihat semakin sedikit dan anak-anak yang ikut juga semakin berkurang.

Baca Selengkapnya
Tuntaskan Konflik Suku Anak Dalam, Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Pertama yang Datang ke Mus Rawas Utara
Tuntaskan Konflik Suku Anak Dalam, Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Pertama yang Datang ke Mus Rawas Utara

Pemberian sertifikat tanah diharapkan mampu mengurangi konflik masyarakat.

Baca Selengkapnya
Gubernur Sumbar Minta Bantuan Anggaran Rp1,5 Triliun untuk Penanganan Dampak Banjir Bandang
Gubernur Sumbar Minta Bantuan Anggaran Rp1,5 Triliun untuk Penanganan Dampak Banjir Bandang

Gubernur Sumbar Minta Bantuan Rp1,5 Triliun untuk Penanganan Dampak Banjir Bandang

Baca Selengkapnya
Deretan Rumah di Semarang Ini Rusak Parah Diduga karena Proyek Jembatan Tol, Begini Penampakannya
Deretan Rumah di Semarang Ini Rusak Parah Diduga karena Proyek Jembatan Tol, Begini Penampakannya

Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun

Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Wamen Raja Juli Antoni Sertifikasi Tanah Rakyat Polehan Malang Usai Berjuang 24 Tahun
Wamen Raja Juli Antoni Sertifikasi Tanah Rakyat Polehan Malang Usai Berjuang 24 Tahun

Warga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.

Baca Selengkapnya
Melihat Kehidupan Warga Kampung Terpencil di Banjarnegara, Hanya Ada 6 Rumah
Melihat Kehidupan Warga Kampung Terpencil di Banjarnegara, Hanya Ada 6 Rumah

Seorang ibu-ibu warga di sana menyebutkan bahwa kampung ini sudah ada sejak zaman peperangan.

Baca Selengkapnya
Pertama dalam Sejarah Indonesia, Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat HPL Tanah Ulayat di Sumatera Barat
Pertama dalam Sejarah Indonesia, Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat HPL Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Menteri Hadi Tjahjanto menilai tanah Ulayat sekarang tidak lagi menjadi tanah tidur, tetapi sudah bangun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Perintahkan Relokasi Rumah Korban Banjir di Sumbar Segera Dimulai
Jokowi Perintahkan Relokasi Rumah Korban Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan proses relokasi rumah warga yang rusak akibat banjir lahar hujan di Sumatera Barat (Sumbar) segera dimulai.

Baca Selengkapnya
Potret Miris Kekeringan di Jawa Tengah, Nenek Asal Pati Harus Jalan Kaki 2 Kilometer Pikul Puluhan Liter Air
Potret Miris Kekeringan di Jawa Tengah, Nenek Asal Pati Harus Jalan Kaki 2 Kilometer Pikul Puluhan Liter Air

Warga di berbagai daerah terpaksa mencari air di dalam hutan yang jaraknya mencapai satu kilometer dari desa mereka.

Baca Selengkapnya