Migrant Care kritik revisi UU TKI tidak substansial

Merdeka.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care menilai revisi Undang-undang 32/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri masih cacat hukum dan tak ada perubahan yang menyeluruh.

"UU cacat hukum tak ada dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) secara substansi dan norma. Selama 11 tahun peraturan tersebut dipakai masih ada kekerasan pada buruh migran. Padahal sudah direvisi yang kedua kalinya, yang berubah hanya judul dan babnya, anak saya yang kelas 5 SD juga bisa mengubah itu," kata Ketua Migrant Care Anis Hidayah di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (29/9).

Selain itu, kata dia, dalam penempatan konten Undang-undang 32/2004 tidak sesuai dan cenderung bersifat merugikan TKI.

"Substansi norma HAM-nya enggak ada, masak UU yang isinya rumpun tenaga kerja tapi berada di rumpun ekonomi. Yang diatur bukan TKI tapi adalah PJTKI, bisnis penempatan TKI. Sehingga berwatak eksploitasi, swasta berperan banyak sudah tak sesuai dengan Nawa Cita Jokowi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia menuturkan agar anggota Komisi IX DPR menggodok revisi UU tersebut secara menyeluruh dan benar agar tak terjadi kecacatan hukum untuk kedua kalinya.

"Seharusnya ada semangat berbeda dalam revisi kedua, bukan hanya di formalitasnya, tapi enggak ada programnya. Sehingga kalau tidak sampai ke substansi akan cacat dua kali," terangnya.

"Serta memperhatikan aspek keadilan, dari proses perekrutan, pelatihan, penyaluran dan perlindungan, jaminan pemerintah dan koordinasi yang jelas antar lembaga yang berhubungan dengan migrasi. Agar pemerintah dan BNP2TKI, baru tahu TKI disiksa dari koran kemudian saling menyalahkan antar lembaga," pungkasnya.