Muhammadiyah: Komunisme itu bertentangan dengan agama
Merdeka.com - Ketua Umum Muhammadiyah, Yunahar Ilyas mengatakan, Muhammadiyah tidak memiliki toleransi sedikit pun dengan Marxisme, Komunisme dan PKI. Sebab menurut Yunahar, komunisme itu merupakan ideologi anti terhadap agama, akibat dari sudut pandang ateis yang dijadikan landasan oleh para penganut komunisme.
"Pandangannya, kami sudah tidak kompromi lagi dengan komunisme. Kami sudah pasti menentangnya. Komunisme itu bertentangan dengan agama. Mereka anti benar sama agama," ujar Yunahar saat menjadi pembicara dalam simposium 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6).
Yunahar mengatakan, siapapun yang menganut paham komunisme, sudah pasti anti terhadap agama dan tuhan. Hal ini menurutnya akan secara otomatis membuat para penganut komunisme juga akan anti terhadap aspek-aspek kemanusiaan.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Siapa Tokoh Besar Muhammadiyah dari Minangkabau? Nama Buya Haji Ahmad Rasyid Sutan Mansur atau dikenal dengan A.R. Sutan Mansur menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh besar Muhammadiyah di Minang dan berkecimpung di dunia politik semasa perjuangan kemerdekaan.
-
Siapa yang memimpin PPKI? Sejak kekelahan Jepang atas Sekutu, ia menjadi anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh penting lainnya.
-
Kenapa Muhammadiyah waspada soal kekuasaan? Muhammadiyah selalu waspada kalau sampai kekuasaan disalahgunakan.
-
Mengapa Kementerian Agama ditolak pada sidang PPKI 1945? Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Yunahar juga membandingkan antara komunisme dan Islam, mengenai cita-cita kedua ideologi tersebut dalam membentuk kesejahteraan pada tatanan masyarakat. Walaupun tujuannya sama, namun Yunahar tak setuju dengan cara-cara tak berperikemanusiaan yang kerap dilakukan para penganut ideologi komunisme, demi mencapai tujuannya.
"Kalau kita baca sejarah, komunisme itu menganggap agama sebagai candu. Siapapun yang anti tuhan pasti juga anti pada kemanusiaan. Sejarah membuktikan bahwa bagi komunisme, tidak ada masalah untuk menumpahkan darah demi mencapai tujuan. Mereka menghalalkan segala cara," ujar Yunahar.
"Tapi kalau Islam melihat dua hal dari kita. Yang pertama niat dan kemudian proses. Niat baik itu harus dilakukan dengan proses yang baik pula. Sedangkan hasilnya baru diserahkan kepada Allah swt," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.
Baca SelengkapnyaMasduki menilai lebih banyak mudharat yang akan didapat Muhammadiyah
Baca SelengkapnyaSemakin kita menyatakan diri sebagai orang yang punya iman, maka besar tanggung jawabnya untuk mengedepankan toleransi.
Baca SelengkapnyaJaringan Gusdurian menolak izin ormas untuk mengelola tambang
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.
Baca SelengkapnyaDua organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.
Baca SelengkapnyaPentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia
Baca SelengkapnyaAcara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.
Baca SelengkapnyaAgama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca SelengkapnyaRencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.
Baca Selengkapnya