Pelaksanaan RAN PE Dinilai Komitmen Negara Cegah Ekstremisme Kekerasan di Masyarakat
![Pelaksanaan RAN PE Dinilai Komitmen Negara Cegah Ekstremisme Kekerasan di Masyarakat](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2021/06/24/1322365/540x270/pelaksanaan-ran-pe-dinilai-komitmen-negara-cegah-ekstremisme-kekerasan-di-masyarakat.jpg)
Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 20201 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Perpres RAN-PE) mengarah pada terorisme. Peluncuran pelaksanaan Perpres dilakukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Hal ini menandai seluruh komponen pemerintahan baik yang ada di Kementerian dan Lembaga (K/L) terlibat secara kolaboratif untuk menyukseskan pelaksanaan implementasi dari adanya RAN-PE ini," ujar Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi dalam keterangannya, Rabu (23/6).
Hamdi menyebut bahwa RAN PE ini bukan hanya milik BNPT akan tetapi kepemilikannya adalah seluruh kementerian dan lembaga. Ia menyampaikan bahwa posisi BNPT dalam hal ini adalah mengkoordinasi dan memimpin pelaksanaan terkait dengan rencana aksi itu.
-
Bagaimana pernyataan tersebut dibantah? Seorang dokter kulit di negara bagian Maryland, AS yang berspesialisasi dalam terapi cahaya untuk penyakit kulit membantah klaim kacamata hitam yang dikaitkan dengan kanker."Apakah kacamata hitam yang menghalangi sinar UV bersifat melindungi? Ya. Apakah ada bukti bahwa memakai kacamata hitam berbahaya bagi kesehatan mata atau kulit? Tidak," dikutip dari AFP.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Apa yang dimaksud dengan kata-kata diam dalam konteks ini? Kata-kata diam adalah salah satu cara yang efektif untuk menggambarkan bagaimana kita diam apa makna di balik diamnya kita.
-
Apa yang menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga pesisir, menurut Wamen ATR? Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni menyampaikan, legalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.
-
Siapa Jenderal TNI yang pernah menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan Indonesia dalam waktu yang bersamaan? Tokoh militer TNI-AD asal Jambi ini merupakan satu-satunya Jenderal yang menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Edi Sudrajat, mungkin bagi banyak orang tidak mengetahui siapa sosok dibaliknya.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
"Pelaksanaan RAN PE tersebut juga bukan hanya rencana aksi eksklusif negara atau komponen pemerintahan pusat saja, tetapi juga secara bersama-sama harus didukung dan dimiliki oleh seluruh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sipil," ucap Hamdi.
Lebih lanjut, Mujtaba menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga harus tampil sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan RAN PE ini di daerahnya, termasuk masyarakat sipil juga memiliki peran kunci.
"Karena dalam melaksanakan RAN-PE ini juga menerapkan konsep atau prinsip pendekatan menyuluruh yang melibatkan semua komponen masyarakat bukan hanya komponen pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan," tegasnya.
Menurutnya, pencegahan ekstremisme kekerasan ini tidak mungkin bisa berjalan sukses tanpa keterlibatan masyarakat sipil secara substansial. Pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan.
Mantan mantan Direktur Eksekutif MediaLink ini menyebut dalam peluncuran BNPT bersama komponen masyarakat sipil dan komponen yang lain juga sudah membuat panduan atau buku tanya jawab terkait apa itu RAN PE dengan bahasa-bahasa yang sederhana.
"Di sana ada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas. Yang mana hal ini digunakan sebagai tolok ukur bagi pelaksanaan dan digunakan sebagai panduan pelaksanaannya nanti," terangnya.
Oleh karena itu ia mengingatkan jika dalam pelaksanaannya nanti menjadi melenceng dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Perpres itu sendiri, maka sebagai masyarakat juga punya hak dan tanggung jawab untuk memperingatkan bahwa hal tersebut perlu untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang sudah tertuang dalam Perpres.
"Tujuan RAN PE ini adalah pencegahan menyeluruh, tidak hanya kepada ekstremisme kekerasan tetapi juga kepada tindakan-tindakan yang mendorong kepada hal tersebut seperti misalnya ujaran kebencian atau ideologi ekstremisme kekerasan," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/30/1714462882856-sveqqj.jpeg)
Konflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.
Baca Selengkapnya![Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/08/07/150426.614-1723017818353-h0vovljpeg-1.jpeg)
Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca Selengkapnya![Diam-Diam, Pemerintah Sudah Masukkan Kenaikan PPN 12 Persen ke RAPBN 2025](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/25/1721904606085-ze25c.jpeg)
Namun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Apa yang Dimaksud dengan Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/5/1707104392468-qelww.jpeg)
Pemilu adalah landasan bagi pembentukan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.
Baca Selengkapnya![Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/13/1707802406267-88rik.jpeg)
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya![Pemerintah Bagikan Aset Eks BLBI ke 9 Kementerian dan Lembaga, Nilainya Setara Rp2,7 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/5/1720159606428-jxk9m.jpeg)
Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
Baca Selengkapnya![Puan Maharani Tekankan Pentingnya Pendampingan Pemerintah dalam Mencegah Kasus KDRT](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/08/08/083234.691-1723080706279-to37mjpeg-1.jpeg)
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.
Baca Selengkapnya![Ini Dia Tiga Senjata Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Pangan di Masa Depan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/6/25/1719283961674-xlxzp.jpeg)
Pemerintah menargetkan sekitar 400.000 hektare lahan rawa untuk dioptimalkan melalui perbaikan irigasi dan saluran air.
Baca Selengkapnya![Puan Maharani Imbau Masyarakat ‘Berani Bersuara’ Tentang KDRT](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/14/1723634556326-n6jcc.jpeg)
Kesadaran rakyat perlu dibangun bahwa perilaku KDRT tidak bisa dinormalisasikan dan harus segera dilaporkan.
Baca Selengkapnya