Pelaksanaan RAN PE Dinilai Komitmen Negara Cegah Ekstremisme Kekerasan di Masyarakat

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 20201 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Perpres RAN-PE) mengarah pada terorisme. Peluncuran pelaksanaan Perpres dilakukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Hal ini menandai seluruh komponen pemerintahan baik yang ada di Kementerian dan Lembaga (K/L) terlibat secara kolaboratif untuk menyukseskan pelaksanaan implementasi dari adanya RAN-PE ini," ujar Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi dalam keterangannya, Rabu (23/6).

Hamdi menyebut bahwa RAN PE ini bukan hanya milik BNPT akan tetapi kepemilikannya adalah seluruh kementerian dan lembaga. Ia menyampaikan bahwa posisi BNPT dalam hal ini adalah mengkoordinasi dan memimpin pelaksanaan terkait dengan rencana aksi itu.

"Pelaksanaan RAN PE tersebut juga bukan hanya rencana aksi eksklusif negara atau komponen pemerintahan pusat saja, tetapi juga secara bersama-sama harus didukung dan dimiliki oleh seluruh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sipil," ucap Hamdi.

Lebih lanjut, Mujtaba menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga harus tampil sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan RAN PE ini di daerahnya, termasuk masyarakat sipil juga memiliki peran kunci.

"Karena dalam melaksanakan RAN-PE ini juga menerapkan konsep atau prinsip pendekatan menyuluruh yang melibatkan semua komponen masyarakat bukan hanya komponen pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan," tegasnya.

Menurutnya, pencegahan ekstremisme kekerasan ini tidak mungkin bisa berjalan sukses tanpa keterlibatan masyarakat sipil secara substansial. Pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan.

Mantan mantan Direktur Eksekutif MediaLink ini menyebut dalam peluncuran BNPT bersama komponen masyarakat sipil dan komponen yang lain juga sudah membuat panduan atau buku tanya jawab terkait apa itu RAN PE dengan bahasa-bahasa yang sederhana.

"Di sana ada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas. Yang mana hal ini digunakan sebagai tolok ukur bagi pelaksanaan dan digunakan sebagai panduan pelaksanaannya nanti," terangnya.

Oleh karena itu ia mengingatkan jika dalam pelaksanaannya nanti menjadi melenceng dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Perpres itu sendiri, maka sebagai masyarakat juga punya hak dan tanggung jawab untuk memperingatkan bahwa hal tersebut perlu untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang sudah tertuang dalam Perpres.

"Tujuan RAN PE ini adalah pencegahan menyeluruh, tidak hanya kepada ekstremisme kekerasan tetapi juga kepada tindakan-tindakan yang mendorong kepada hal tersebut seperti misalnya ujaran kebencian atau ideologi ekstremisme kekerasan," tandasnya.