Follow
Pemerintah dan DPR sepakat beri amnesti Din Minimi dan Tapol Papua
Merdeka.com - Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja bersama dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Sutiyoso, dan Kepala BNPT Suhardi Alius. Hasilnya, pemerintah dan DPR sepakat memberikan pengampunan (amnesty) kepada kombatan GAM Din Minimi dan sejumlah narapidana serta tahanan politik di Papua.
"Komisi III DPR RI menerima penjelasan Menko Polhukam beserta jajarannya, terkait permohonan pertimbangan dari Presiden Republik Indoensia mengenai amnesti dan atau abolisi untuk Nurdin bin Ismail Amat alias Nurdin Abu Minimi alias Din Minimi dan kelompoknya. Serta narapidana/tahanan politik Papua," kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat membacakan kesimpulan rapat kerja di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (21/7).
Namun, sebelum palu sidang diketuk Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menginterupsi rapat guna menyampaikan ketidaksetujuannya.
-
Kapan Komisi III mengunjungi Banten? Komisi III melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi hukum dan HAM di Provinsi Banten pada 17 dan 18 Juli 2023.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Kenapa Komisi III meminta Kejagung untuk tidak terlena? Meski demikian, Sahroni meminta Kejagung untuk tetap profesional. Sebab dirinya tidak ingin Kejagung menjadi terlena akibat terus menerus meraih kepercayaan yang sangat tinggi belakangan ini. 'Namun tak henti-hentinya saya mewanti-wanti Kejagung, agar tidak terlena dengan ini semua.
Menurutnya, pemerian amnesty terhadap tahanan dan narapidana politik di Papua sama sekali tidak dibahas dalam rapat kali ini.
"Interupsi Ketua, saya tidak setuju dengan pemberian amnesty dan abolisi kepada tahanan dan narapidana politik Papua. Sebab dalam rapat kita ini, tidak pernah dibahas soal amnesty untuk tahanan politik Papua tersebut," kata Masinton.
Bambang menjelaskan, untuk masalah tahanan politik Papua, itu sudah memiliki status jelas. Sebab, dalam rapat-rapat sebelumnya hal itu telah disepakati bersama baik oleh pihak pemerintah maupun Komisi III DPR RI.
"Juga sudah disepakati pada rapat sebelumnya. Mungkin Pak Masinton tidak hadir rapat terdahulu," kata Bambang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca Selengkapnya
Saat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengaku, kadernya Manotar Tampubolon tidak melakukan koordinasi ikut seleksi calon hakim Ad Hoc HAM
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Manotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Selengkapnya
DPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.
Baca Selengkapnya
Manotar mengaku belum mengundurkan diri secara resmi. Hanya berdalih tidak lagi beraktivitas di partai.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca Selengkapnya
Bambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca Selengkapnya