Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKL Malioboro Berjuang agar Relokasi Ditunda

PKL Malioboro Berjuang agar Relokasi Ditunda Kawasan Wisata Jalan Malioboro. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sepanjang pedestrian Malioboro mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1). Para PKL ini menyuarakan penundaan terhadap rencana relokasi yang rencananya akan dilakukan Februari mendatang.

Menurut rencana, kurang lebih 2.000 PKL ini akan direlokasi pada kedua lokasi. Lokasi pertama di eks Bioskop Indra, dan lokasi kedua ada di samping utara Gedung DPRD DIY atau eks Dinas Pariwisata DIY.

Ketua Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY) Wawan Suhendra mengatakan, pihaknya sengaja datang ke DPRD Kota Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasi para PKL di Malioboro yang meminta penundaan terhadap rencana relokasi itu.

Wawan menerangkan bahwa ada pengumuman dari pemerintah bahwa relokasi akan dilakukan pada 1-7 Februari. Menurut Wawan, relokasi ini seharusnya ditunda karena saat ini pihaknya masih terdampak efek ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Kami hanya minta penundaan. Alasannya, ini masih masa pandemi, Presiden Jokowi juga bilang kan sekarang baru recovery, untuk pemulihan ekonomi," tegas Wawan.

Sementara itu Ketua Paguyuban Angkringan Padma Malioboro, Yati Dimanto menuturkan bahwa para PKL di Malioboro sebenarnya tak menolak rencana penataan atau relokasi. Hanya saja, sambung Yati, penataan ini jangan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Kami tidak menolak penataan. Kami hanya minta ditunda setahun atau tiga tahun mendatang. Kalau dalam waktu dekat ini perekonomian para PKL belum kembali pulih. Selama pandemi kami tidak bisa berjualan maksimal," urai Yati.

Yati menilai ada sejumlah permasalahan dari relokasi tersebut. Di antaranya adalah Pemerintah lebih dulu membangun tempat baru kemudian melakukan pendataan kepada PKL.

"Kami menyimpulkan besaran lapak tidak memadai. Jadi, karakter kami berdagang tidak diakomodir. Misal lesehan, tempat tidak menyediakan pengunjung untuk menikmati makanan, sembari duduk lesehan," tutur Yati.

Yati menceritakan bahwa pemerintah baru melakukan sosialisasi pada minggu kedua November 2021. Jika rencana relokasi dilaksanakan pads Februari 2022 maka waktunya dinilai Yati sangat mepet.

"Ini waktu yang sangat pendek untuk sebuah relokasi yang menentukan nasib 2.000 lebih PKL di Malioboro, beserta puluhan ribu jiwa keluarga kami," tegas Yati.

DPRD Kota Yogyakarta Bentuk Pansus

Menanggapi aksi demonstrasi dari para PKL ini, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko mengatakan pihaknya akan membentuk pansus. Pansus ini akan terdiri dari 12 orang dari masing-masing fraksi.

Danang menjabarkan pansus ini dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap rencana relokasi para PKL di Malioboro. Salah satu tugas dari pansus adalah menjadi mediator komunikasi antara Pemkot Yogyakarta dengan para PKL.

"Masalah relokasi ini sangat kompleks. Seperti berapa sebenarnya jumlah PKL di Malioboro. Relokasi di dua tempat itu cukup tidak untuk menampung para PKL. Jangan sampai kemudian ke depannya muncul persoalan. Kita ingin ada kepastian kebijakan seperti yang diinginkan teman-teman di Malioboro," tutur Danang, Selasa (18/1).

Danang menuturkan lima tahun lalu ada penataan tempat parkir di sisi timur Malioboro. Penataan itu dinilai Danang masih menyisakan sejumlah persoalan. Danang meminta relokasi dari PKL ini tak menimbulkan masalah baru ke depannya.

Pemda DIY Pastikan Relokasi PKL Tetap di Bulan Februari

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa relokasi PKL di Malioboro akan tetap dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

"Relokasi jalan terus. Kita mulai minggu depan. Nanti geser (pindah) dengan cara undian atau bagaimana kita serahkan ke mereka (para PKL)," papar Aji, Selasa (18/1).

Aji memastikan bahwa di tempat relokasi baru para PKL akan berjualan lebih baik. Aji menyebut para PKL sudah tak kehujanan lagi saat berjualan dan tak perlu mendorong gerobak dagangan lagi.

"Sudah bagus kok tempatnya (lokasi relokasi). Kenyamanan usaha PKL lebih baik," tutur Aji.

Terkait pembentukan Pansus oleh DPRD Kota Yogyakarta, Aji pun angkat bicara. Aji tak mempermasalahkan dengan pembentukan pansus tersebut. Aji menilai memang tugas DPRD untuk melakukan pengawasan.

"Melakukan pengawasan ya wajar. Dewan salah satu fungsinya pengawasan. Saling koreksi dan mengingatkan bukan sesuatu yang dibesarkan," papar Aji.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pedagang Teras Malioboro Gelar Aksi Demo, Begini Respons Sultan HB X
Pedagang Teras Malioboro Gelar Aksi Demo, Begini Respons Sultan HB X

Sejak awal sebenarnya telah dicapai kesepakatan bahwa Teras Malioboro II hanya ditempati selama dua tahun

Baca Selengkapnya
Akses Gerbang Teras Malioboro 2 Ditutup Berujung PKL dan Petugas Ricuh, Ini Kronologinya
Akses Gerbang Teras Malioboro 2 Ditutup Berujung PKL dan Petugas Ricuh, Ini Kronologinya

Insiden kericuhan sempat terjadi di Teras Malioboro 2 yang berada di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (13/7) malam.

Baca Selengkapnya
Demo di Depan Istana Yogyakarta, Ribuan Massa Tuntut Jokowi Turun
Demo di Depan Istana Yogyakarta, Ribuan Massa Tuntut Jokowi Turun

Mereka melakukan long march sejak dari Taman Parkir ABA Yogyakarta hingga Kawasan Titik Nol Kilometer.

Baca Selengkapnya
Momen Pedagang di Stadion Kanjuruhan Keluarkan Uneg-Uneg ke Polisi
Momen Pedagang di Stadion Kanjuruhan Keluarkan Uneg-Uneg ke Polisi

Putu menyampaikan, kepolisian akan memastikan agar proses relokasi dilakukan dengan adil dan transparan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kericuhan Ratusan PKL dengan Satpol PP Pecah, Aksi Dorong-Dorong hingga Pembakaran Bikin Lumpuh Jalan Raya Puncak Bogor
FOTO: Kericuhan Ratusan PKL dengan Satpol PP Pecah, Aksi Dorong-Dorong hingga Pembakaran Bikin Lumpuh Jalan Raya Puncak Bogor

Kericuhan yang diwarnai aksi pembakaran ban dan kayu sempat berlangsung mencekam.

Baca Selengkapnya
Momen Rektor Hingga Ratusan Dosen Muda di Yogyakarta Ikut Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada
Momen Rektor Hingga Ratusan Dosen Muda di Yogyakarta Ikut Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid sempat membacakan puisi berjudul 'Sak Karepmu' di depan ribuan massa aksi Jogja Memangg

Baca Selengkapnya
Ribuan Mahasiswa dan Warga Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Malioboro, Massa Juga Tuntut Jokowi Mundur
Ribuan Mahasiswa dan Warga Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Malioboro, Massa Juga Tuntut Jokowi Mundur

Aksi bertajuk "Jogja Memanggil" ini membawa sejumlah tuntutan di antaranya penolakan pada revisi RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Belum Jadi Gubernur, Pramono Sudah Kena 'Semprot' Pedagang Kota Tua
Belum Jadi Gubernur, Pramono Sudah Kena 'Semprot' Pedagang Kota Tua

"Saya belum jadi gubernur sudah diomelin," kata Pramono.

Baca Selengkapnya
Heboh Penggusuran PKL di Puncak, Ini Solusi dari Bakal Cawabup Bogor
Heboh Penggusuran PKL di Puncak, Ini Solusi dari Bakal Cawabup Bogor

331 Lapak PKL di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor ditertibkan oleh Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya
Polisi Siagakan Ribuan Personel Jaga Demo Buruh di Kantor Kemendag
Polisi Siagakan Ribuan Personel Jaga Demo Buruh di Kantor Kemendag

Buruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
PKL Ini Jualan di Depan Spanduk Aturan Perda soal Larangan Berdagang di Pinggir Jalan
PKL Ini Jualan di Depan Spanduk Aturan Perda soal Larangan Berdagang di Pinggir Jalan

Deretan lapak kaki lima berjejer sepanjang jalan kurang lebih 500 meter

Baca Selengkapnya
Persiapan Pembangunan Tol Semarang-Demak, Lapak PKL di Genuk Mulai Ditertibkan
Persiapan Pembangunan Tol Semarang-Demak, Lapak PKL di Genuk Mulai Ditertibkan

Puluhan lapak ditertibkan oleh petugas Satpol PP sebagai persiapan proyek pembangunan Tol Semarang-Demak.

Baca Selengkapnya