Polisi selidiki dugaan pungli buruh bongkar muat batubara di Berau

Merdeka.com - Kepolisian tengah menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) permintaan fee buruh bongkar muat di perairan Berau, Kalimantan Timur. Padahal para buruh tidak bekerjasama karena kegiatan bongkar muat sekarang menggunakan tenaga mesin.

Keterangan diperoleh merdeka.com, TNI dan Polri, Jumat (31/8) lalu, menertibkan kegiatan para buruh di perairan Berau, yang mengganggu operasional pemuatan batubara di muara Pantai Berau. Buruh diduga meminta fee kegiatan bongkar muat itu.

"Kami kemarin terima aduan kaitannya dengan kegiatan usaha menghalang-halangi kegiatan pertambangan," kata Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit Wahono, dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (2/9) sore.

Sigit membenarkan, aktivitas para buruh bongkar muat di perairan itu, terkait permintaan bayaran. "Kegiatan usaha pertambangan terganggu, gara-gara buruh minta fee dan lainnya," ujar Sigit.

Kepolisian sedang mendalami dugaan permintaan fee itu merupakan bentuk pungli. "Kita terus dalami (dugaan pungli), kaitannya menggunakan Undang-undang Minerba. Tapi untuk sementara ini, laporannya adalah menghalangi kegiatan pertambangan," tambah Sigit.

Dijelaskan Sigit, yang masuk dalam kegiatan pertambangan itu mulai dari aktivitas penelitian, produksi hingga penjualan. "Kalau itu (dugaan pungli), masih didalami terus ya," tegasnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Berau, Rizal Juniar menerangkan, mengacu Inpres Nomor 5/2005 dan Permenhub 152 Tahun 2016, dimana disebutkan bahwa tarif jasa bongkar muat tidak boleh dikenakan, jika tidak ada pelayanan jasa bongkar muat yang diterima.

"Biaya bongkar muat berganda, jika permintaan koperasi TKBM tersebut dipenuhi. Bongkar muat barang di pelabuhan dan batubara saat ini sudah menggunakan teknologi mesin. Untuk pemuatan batu bara pada tipe kapal gear vessel memang dibutuhkan jasa TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat)," sebut Rizal.

Namun demikian, lanjut Rizal, saat ini banyak pembeli batubara memilih dan menggunakan kapal tipe gearless vessel, dimana pengangkutan batu bara menggunakan mesin khusus yang berbasis teknologi, dan tidak menggunakan jasa TKBM.

"Namun oleh TKBM tetap meminta fee bongkar muat. Adanya tuntutan koperasi TKBM itu, biaya bongkar muat tenaga orang dipaksa harus dibayar, walaupun tanpa ada jasa diberikan. Sehingga pengguna jasa akhirnya membayar dua kali, yakni biaya alat bongkar muat dan upah buruh," tandas Rizal.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membentuk Satgas Saber Pungli yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87/2016. Satgas ini sudah menindak beberapa kasus pungli di daerah-daerah, termasuk pungli di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, di Samarinda, Kalimantan Timur.

"Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik, layani dengan cepat karena yang namanya saber pungli itu bekerja," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jumat, 17 Maret 2017.