Follow
PP Muhammadiyah Soal Penghapusan UN: Jangan Ada Kesan Ganti Menteri Ganti Kebijakan
Merdeka.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyampaikan pesan kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait rencana penghapusan Ujian Nasional (UN).
"Saya yakin Pak Mendikbud juga akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak agar sistem itu semakin lama semakin bagus," ucap Haedar di Kantornya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Haedar berharap Nadiem dapat mengambil keputusan yang tepat terkait wacana penghapusan UN. "Supaya tidak ada kesan bahwa ganti menteri ganti kebijakan, nah di situ lah saya pikir kita perlu mengkaji secara komprehensif," ujarnya.
-
Siapa yang meminta Nadiem mencabut aturan Pramuka? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Kenapa Budi Waseso meminta Nadiem Makarim mencabut aturan Pramuka? 'Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka. Di TAP/MPR juga ada, kemudian kita juga kuatkan dengan Keppres. Saya kira kita mengacu pada itu,' kata Buwas usai dikukuhkan menjadi Ketua Kwarnas Pramuka di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/4).
-
Apa makna penting dari peringatan Hari Pendidikan Nasional? Memperingati Hari Pendidikan Nasional merupakan upaya kita untuk menghargai perjuangan para pahlawan yang berjasa di bidang pendidikan.
-
Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap 2 Mei 2024.
-
Mengapa Hari Pendidikan Nasional penting? Karena melalui pendidikan, kita menanam benih-benih masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.
Menurut Haedar soal kebijakan pendidikan itu perlu dikaji secara seksama, karena menurutnya pendidikan merupakan hal yang menyangkut membangun karakter anak bangsa.
"Kami berharap agar ada kontinuitas karena masalah pendidikan itu masalah yang menyangkut membangun karakter kemudian mencerdaskan akal budi, sekaligus juga tentu membangun life skill yang kaya," katanya.
Haedar menyampaikan ke depannya bila pengkajian sudah dilakukan harus ada basis sistem yang berkelanjutan, sehingga akan menghasilkan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi.
"Pendidik kita semakin lebih baik, lebih unggul, lebih berkarakter dan tentu bahwa lulusan pendidikan di Indonesia harus bermanfaat untuk banyak kepentingan," tutup Haedar.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca Selengkapnya
Nadiem menyampaikan Kemendikbudristek akan mengevaluasi biaya UKT untuk tahun depan.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir meminta para pihak yang belum bisa menerima hasil proses Pemilu 2024 untuk menempuh langkah prosedural hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal pembatalan kenaikan UKT
Baca Selengkapnya
Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nasir mengajak para peserta Pemilu 2024 untuk mematuhi aturan.
Baca Selengkapnya
Haedar meminta semua pihak menjaga diri dan jangan sampai terjadi pencideraan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah mengusulkan peniadaan sidang isbat penentuan awal Ramadan.
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca Selengkapnya
Nadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menilai pencopotan KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur merugikan PBNU.
Baca Selengkapnya
Haedar Nashir menyinggung persoalan Undang-undang (UU) yang sering tarik ulur hingga adanya UU diputuskan dalam tempo singkat.
Baca Selengkapnya