Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPKM, BOR RSUD dr Moewardi Solo Turun 50 Persen

PPKM, BOR RSUD dr Moewardi Solo Turun 50 Persen RSUD dr Moewardi Solo. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur RSUD dr Moewardi Solo, Cahyono Hadi menyebut tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi Covid-19 turun 50 persen lebih, pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang dengan PPKM Level 4.

"Kalau kemarin ya sekitar 600, sekarang sudah 250-an yang dirawat. Jadi sudah turun sekali, Turunnya sudah lebih dari 50 persen. Tenda-tenda kan sudah mulai kita bongkar,” ujar Cahyono di Solo, Rabu (4/8).

Cahyono menilai penerapan PPKM darurat maupun PPKM Level 4 cukup efektif untuk menekan laju angka penularan Covid-19 di Kota Solo. Meskipun tetap menimbulkan imbas pada sejumlah sektor.

“Kayanya PPKM cukup efektif. Cuman ya banyak eksesnya ya. Tapi saya kira efektif PPKM ini,” katanya.

Cahyono menyampaikan sejak BOR isolasi di rumah sakit milik z Pemprov Jateng itu turun, pihaknya telah membongkar 2 dari 3 tenda darurat yang terpasang di halaman.

Pemasangan tenda darurat, dikatakannya, dimaksudkan untuk pemeriksaan awal atau screening bagi para pasien sebelum masuk ke ruang UGD (Unit Gawat Darurat).

Lebih lanjut Cahyono mengatakan, BOR isolasi pasien Covid RSUD Dr Moewardi terus mengalami penurunan sejak dua pekan terakhir. Hal tersebut seiring penerapan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat.

“Parameter kita itu di tenda, kalau ada pasiennya, sekarang kosong semua di UGD. Sudah tak lepas satu persatu. Hari ini kayaknya mau tak lepas lagi. Tinggal satu, harapannya jangan sampai dipasang lagi. Yang penting kita itu prokes to. Kata kunci kita itu prokes sama jaga jarak. Sama vaksin ya,” katanya.

Kendati BOR isolasi turun drastis, namun tidak demikian dengan BOR ruang ICU. Dari daya tampung 68 tempat tidur, saat ini hanya tersisa 5 - 10 tempat tidur. Terkait jumlah warga Solo yang masih dirawat, Cahyono tidak bisa memastikan. Namun menurutnya, jumlahnya juga mengalami penurunan.

Terkait masih banyaknya pasien yang dirawat di ruang ICU, Cahyono berdalih jika RSUD dr Moewardi merupakan rujukan pasien Covid dari berbagai daerah. Tak hanya Solo Raya atau Jawa Tengah bagian timur, namun juga Jawa Timur bagian barat.

"Kalau ICU tetap mas, tetep banyak. Karena kan Moewardi kan sebagai rumah sakit rujukan to. Kita rumah sakit rujukan sehingga semua datangnya ke kita," terangnya.

Dengan menurunnya jumlah pasien Covid-19 tersebut, saat ini sudah ada pasien umum yang masuk. Masyarakat, dikatakannya sudah mulai tahu kondisi RSUD dr Moewardi saat ini.

Cahyono menambahkan, selama masa puncak pandemi, pihaknya menyiapkan sekitar 650 tempat tidur khusus untuk pasien yang terpapar Covid-19. Hingga saat ini pihaknya belum berencana untuk mengalihkan ke pasien umum.

“Kita masih jaga-jaga. Harapan kita itu kan tidak naik, tapi kan tetap jaga-jaga. Tapi mudah-mudahan turun,” pungkas dia. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Luhut Soal OTT KPK Dianggap Tidak Sukses: Pemikiran Kampungan, Ndeso
Menteri Luhut Soal OTT KPK Dianggap Tidak Sukses: Pemikiran Kampungan, Ndeso

"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut

Baca Selengkapnya
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT

Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.

Baca Selengkapnya
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun Drastis dalam 1 Dekade Pemerintahan Jokowi
Menko PMK Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun Drastis dalam 1 Dekade Pemerintahan Jokowi

Menko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade

Baca Selengkapnya
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Gerindra: KPK Era Firli Salah Satu Edisi Terbaik
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Gerindra: KPK Era Firli Salah Satu Edisi Terbaik

Berbeda dengan Megawati, Gerindra tak setuju KPK dibubarkan.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi

Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan "Kerjanya Bagus, Tiap Bulan OTT"

Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Apresiasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi
Menko PMK Apresiasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi

Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).

Baca Selengkapnya
Teguran Keras PKB ke Hasbiallah Ilyas: OTT KPK Bukan Kampungan dan Pemborosan
Teguran Keras PKB ke Hasbiallah Ilyas: OTT KPK Bukan Kampungan dan Pemborosan

Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD ke Luhut: Pencegahan Korupsi Belum Bagus, OTT Tak Bisa Dihapuskan
Mahfud MD ke Luhut: Pencegahan Korupsi Belum Bagus, OTT Tak Bisa Dihapuskan

Mahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji
BPK Temukan Persoalan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

Baca Selengkapnya