Puluhan WNA Lakukan Tindak Pidana di Bali, 867 Orang Langgar Lalu Lintas

Merdeka.com - Polisi memaparkan puluhan warga negara asing (WNA) terlibat dalam tindak pidana di Bali. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para wisatawan mancanegara (wisman) juga meningkat.

Wakapolda Bali Brigjen I Ketut Suardana mengatakan, pada tahun 2023 hingga bulan April, tercatat 34 WNA terlibat dalam tindak pidana. Mereka tengah diproses hukum.

Perkara yang kerap menyeret WNA seperti penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan aktivitas ilegal seperti membuka praktik yoga sex, hypnosis pleasure, fotografer profesional, membuka travel agent dan menjadi guide, mengajar mengemudi, menjual sayur dari rumah ke rumah, hingga membuka usaha atas nama warga negara Indonesia (WNI)

"Selain itu, ada pula pelanggaran umum yang belakangan mendapat sorotan warga di media sosial seperti penggunaan pelat nomor palsu, tidak mengenakan helm, perkelahian dan tidak membayar makan di restoran. Tindak pidana narkotika yang melibatkan WNA juga menjadi perhatian jajaran Polda Bali," ujar Ketut Suardana dalam rapat evaluasi tata kelola pariwisata di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (8/5)..

Ketut Suardana juga memaparkan, hingga April 2023, WNA yang memegang izin tinggal di Bali berjumlah 62.239 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30.932 orang memiliki izin tinggal terbatas, 11.255 menggunakan visa on arrival (VoA) dan 15.307 memegang izin tinggal kunjungan, dan 4.745 dengan izin tinggal tetap.

Pihaknya juga menggarisbawahi, peningkatan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas dan pelanggaran aturan berlalu lintas yang melibatkan WNA. Jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali yang melibatkan WNA pada tahun 2022 meningkat 68,60 persen jika dibandingkan tahun 2021.

"Tahun 2021 sebanyak 35 kejadian, tahun 2022 bertambah menjadi 68 kejadian. Sedangkan di tahun 2023, hingga April sudah tercatat sebanyak 25 laka lantas yang melibatkan WNA," paparnya.

Selain laka lantas, Polda Bali juga mencatat 867 WNA terlibat pelanggaran lalu lintas pada periode 4 Maret hingga 30 April 2023. Jenis pelanggaran meliputi berkendara tanpa helm, tanpa kelengkapan surat atau menggunakan surat palsu.

"Untuk negaranya didominasi Rusia sebanyak 208 orang," ungkapnya.

Terkait dengan pelanggaran itu, Polda Bali senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menentukan tindakan seperti deportasi. Hingga saat ini, pihak Imigrasi telah mendeportasi 104 warga asing yang berulah di Pulau Dewata.

Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali, Anggiat Napitupulu menginformasikan trend positif kunjungan wisman ke Bali. Berdasarkan data periode Januari hingga 30 April 2023, tercatat 1,1 juta lebih wisman masuk ke Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

"Untuk periode yang sama, yang masuk melalui Pelabuhan Benoa dengan Kapal pesiar mencapai 37 ribu lebih," ujarnya.

Kemudian, mencermati perkembangan dewasa ini, Anggiat mendorong pemerintah daerah untuk menggarap potensi wisman yang masuk dengan kapal pesiar.

"Ini wisatawan yang kita inginkan, karena durasi pendek dan mereka pasti belanja. Kembangkan dermaga dengan prasarana pendukung seperti toko suvenir," sarannya.

Terkait dengan maraknya pelanggaran WNA yang belakangan mencuat ke permukaan, pihaknya memandangnya sebagai tantangan global. "Seperti kita ketahui, situasi ekonomi Eropa tak begitu baik. Sehingga banyak WNA yang kemudian menangkap peluang di Asia Tenggara dan negara kita menjadi tujuan karena rezim visa terbuka, contohnya penerapan VoA. Jamak kalau kemudian banyak yang memanfaatkan untuk menemukan peluang usaha. Ini tantangan kita bersama," ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini perlu disikapi dengan sinergi dan kerja bersama. Ia menyarankan pelibatan pecalang dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran WNA.

Sementara Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace menyampaikan, bahwa situasi kepariwisataan Bali mendapat perhatian serius Gubernur Bali, Wayan Koster. Dirinya sempat berbincang dengan gubernur membahas maraknya ulah WNA yang kemudian viral di media sosial dalam beberapa minggu terakhir. Menindaklanjuti situasi itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pariwisata dan telah melakukan tugas di lapangan.

Menurut Cok Ace, setelah satgas bergerak dan intens melakukan penertiban, berdasarkan pengamatan, pelanggaran yang dilakukan WNA sudah jauh berkurang.

"Contohnya pelanggaran lalu lintas, saya amati di objek wisata seperti Ubud sudah jauh berkurang. Saya lihat mulai tertib," kata Cok Ace.

Namun, karena berpacu dengan cepatnya informasi yang berkembang di media sosial, usaha yang dilakukan satgas seolah belum membuahkan hasil alias tak ada perubahan. Menurutnya,.hal ini perlu disikapi serius agar cepat tuntas dan tak menimbulkan rasa antipati masyarakat terhadap wisatawan.

Lebih jauh ia menegaskan, penertiban WNA mesti ditekankan pada sejumlah bidang, yaitu perilaku tertib di jalan raya, kepatuhan pada norma serta adat istiadat, pelanggaran izin tinggal, dan penyalahgunaan narkoba.

"Ini yang kita evaluasi hari ini, apa yang sudah kita lakukan. Hasil dari rapat ini juga akan menjadi bahan laporan dalam rapat evaluasi mingguan yang akan digelar Kemenkomarves," ujarnya.

Pihaknya juga meminta, seluruh komponen mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Ia pun meluruskan istilah kuota wisatawan yang diwartakan secara sepotong di media dan menimbulkan pro dan kontra.

"Maksudnya bukan pemberian kuota dalam artian jumlah, tapi pembatasan terhadap wisatawan mancanegara yang nakal," katanya.

Agar upaya satgas lebih efektif, Cok Ace mempertanyakan kemungkinan memublikasikan wisman yang dideportasi di tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan. Langkah ini diharapkan menyadarkan para WNA agar tak meniru hal serupa.

"Kalau memungkinkan dan itu tak melanggar HAM, kita pajang informasi terkait jumlah WNA yang dideportasi karena pelanggaran di lokasi-lokasi yang strategis," ujarnya. (mdk/yan)