Pungli Perizinan Proyek, Bendahara Bidang Dinas ESDM Pemprov Jatim Ditahan Kejaksaan

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Bendahara Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim Ali Hendro Santoso, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Ia ditahan, dalam kaitan pungutan liar (pungli) proses perizinan proyek.

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Polda Jatim melimpahkan barang bukti dan tersangka atau tahap II, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Kasi Intel Kejari Surabaya Fathur mengatakan, tersangka diketahui meminta sejumlah uang pada seorang pengusaha yang sedang mengurus izin proyek galian C.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi tersangka ini seorang PNS di ESDM dalam pengurusan izin galian C. Yang bersangkutan meminta uang sebesar Rp 50 juta, pada pihak yang sedang mengurus perizinan," kata Fathur, Kamis (1/7).

Ia menambahkan, pada 2 September 2018 uang diberikan oleh sang pengusaha pada tersangka dengan menggunakan sandi "ada pergantian Kepala Dinas".

"Yang bersangkutan ini tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan menerbitkan dokumen teknis izin pertambangan. Namun ia menyalahgunakan kewenangannya," lanjut Fathur.

Kini tersangka langsung ditahan di Rutan Kejati Jatim selama dua puluh hari ke depan. Upaya penahanan ini, lanjut Fathur, ada dua pertimbangan yaitu subjektif dan objektif

"Subjektifnya guna memudahkan persidangan. Sedangkan objektifnya ancaman hukumannya lebih dari lima tahun," tandasnya.

Terkait kasus ini ia pun didakwa dengan Pasal 12 huruf e atau pasal 11 UU RI no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Hadi Aprihandoko mengaku kliennya akan kooperatif di persidangan. Ia juga menegaskan, akan mematahkan dalil yang menyatakan keterlibatannya dalam kasus ini.

"Kami akan kooperatif dalam persidangan. Nanti kami akan buktikan kalau tidak ada keterlibatan beliau dalam kasus ini," katanya.

Sebelumnya, kasus pungli ini juga menjerat Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan di Dinas ESDM Pemprop Jatim, Cholik Wicaksono.

Kasus Cholik Wicaksono lebih dulu diproses. Ia telah divonis 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jum'at (24/5) lalu.

(mdk/gil)