Sambangi KPK, Demokrat serahkan 34 ribu tanda tangan tolak revisi UU

Merdeka.com - Departemen urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Partai Demokrat menyambangi gedung KPK hari ini. Kedatangannya bermaksud untuk memberikan dukungan menentang RUU Nomor No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

Ketua Departemen urusan KPK DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan menyebutkan ada upaya memperlemah KPK melalui beberapa aturan yang tertuang dalam draf revisi undang-undang KPK.

"Upaya memperlemah KPK melalui aturan keberadaannya hanya sampai 12 tahun, serta pembatasan perkara minimal bernilai Rp 50 miliar, penghapusan kewenangan penuntutan, pembatasan wewenang penyadapan dan adanya SP3 yang bisa dilakukan oleh KPK," kata Jemmy di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Adapun upaya memperlemah KPK itu hadir dari penguasa, koruptor dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, aturan tersebut akan menyingkirkan pemberantasan korupsi dan membubarkan KPK.

"Nasib dan cita-cita pemberantasan korupsi di negeri ini hanya tinggal kenangan saja. KPK telah ditindas oleh kekuatan rezim penguasa dengan memberikan harapan palsu bersama koruptor dan telah mengutus lembaga DPR untuk menjadi algojo pembunuh KPK," jelasnya.

Atas hal itu, telah memancing reaksi penolakan dari masyarakat dengan mengumpulkan tanda tangan penolakan yang langsung disampaikan pada DPP Partai Demokrat Departemen urusan KPK ini kepada pimpinan. "Berdasarkan mandat dari masyarakat berupa 34 ribu tanda tangan penolakan revisi UU KPK yang disampaikan melalui Partai Demokrat," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Partai Demokrat menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan DPR agar pembahasan revisi UU KPK segera dibatalkan:

1. Menolak Revisi UU KPK karena akan memperlemah dan mengamputasi kewenangan KPK

2. Meminta kepada pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif untuk menghentikan pembahasan revisi RUU KPK yang jelas dalam pasalnya memperlemah KPK

3. Mendukung KPK untuk menegakkan hukum dan menangkap para koruptor tanpa pandang bulu

4. Memperjuangkan aspirasi masyarakat menolak revisi RUU KPK secara maksimal di dalam parlemen atau ekstra parlemen

5. Mengajak masyarakat untuk sama-sama mendukung KPK dan menolak revisi RUU KPK yang memperlemah KPK