Sekjen PKS sebut KPU tak bisa sama ratakan penerapan Sipol di pusat & daerah
Merdeka.com - Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang mulai diterapkan KPU tak bisa disamaratakan untuk semua daerah di Indonesia. Sebab ada juga daerah-daerah yang jaringan atau koneksi internetnya tak selancar di kota-kota besar. Termasuk juga masih ada daerah yang listriknya sering mati atau byarpet.
Demikian disampaikan Sekjen PKS, Mustafa Kamal di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).
"Kan ada daerah-daerah yang blank spot dan listriknya sering byarpet sehingga tidak bisa disamakan perlakuannya dengan saudara-saudara kita di pusat-pusat kota, utamanya di Pulau Jawa yang sinyalnya relatif kuat dan stabil listriknya," terangnya.
-
Dimana Pemilu dan Pilkada diterapkan? Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintahan yang representatif dan akuntabel.
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
Tidak tersedianya sarana yang memadai akan mengganggu proses input data dari pengurus parpol di daerah. Persoalan ini kata Mustafa harus dilihat secara bijak oleh KPU. Membangun sistem tak hanya soal perangkat lunak, tapi juga jaringannya.
"Ada ketimpangan wilayah di Indonesia yang faktanya masih terjadi. Sistem itu sudah cukup bagus dan harus ada jaminan dari KPU agar tidak terjadi gangguan dari luar dan dalam," jelasnya.
PKS kata Mustafa juga berkomitmen membangun basis data partainya melalui pendekatan teknologi. "Kita juga akan melakukan inovasi-inovasi karena parpol yang berkembang di masa datang harus menyiapkan diri menggunakan platform digital partainya," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan semua Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) ke DKPP
Baca SelengkapnyaUpaya untuk menjelaskan kejanggalan tersebut digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara di Kuala Lumpur menuai problem, khususnya yang menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.
Baca SelengkapnyaData Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca SelengkapnyaMenurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejak 3-7 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaMK menilai sirekap justru menimbulkan permasalahan dalam Pemilu karena difungsikan sebagai alat bantu.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan komisioner
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaTudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya