Selamatkan tanah wakaf, takmir masjid di Sidoarjo malah dipolisikan

Merdeka.com - Niat baik takmir dan pengurus Masjid Roudhotul Mukminin di RT 07 RW 02 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur untuk menyelamatkan aset wakaf malah dituding pihak lain melakukan penyerobotan.

Ujung-ujungnya, Ketua Takmir Nuc Cholis dan pengurus masjid setempat dilaporkan oleh pihak yang mengklaim tanah wakaf tersebut miliknya ke Polda Jatim.

Laporan itu dibuat oleh Aris Sugianto dengan Nomor: LP/677/V/2017/UM/SPKT/POLDA JATIM pada tanggal 31 Mei 2017 lalu. Bahwa menuding pihak takmir dan pengurus menyerobot, merusak di tanah yang diklaim lahan milik pelapor itu.

"Kami tidak tahu, kok malah semua takmir dilaporkan ke Polda Jatim, kami dituduh menyerobot tanah," kata Ketua Takmir Masjid Roudhotul Mukminin, Nur Cholis kepada merdeka.com ketika menunjukkan lokasi objek tanah itu, Rabu (16/8).

Pria 63 tahun itu mengaku tanah wakof seluas 8.683 m2 itu sudah bersertifikat dikeluarkan oleh BPN Sidoarjo. "Sudah bersertifikat wakaf mas. Makanya kami bingung kok kami dilaporkan pihak lain dituduh menyerobot tanah," ujar Nur Cholis.

Pihaknya kini memimta bantuan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Sidoarjo untuk menangani persoalan ini. "Kami sebagai orang awam tidak tau persoalan hukum, kami minta bantuan kepada LPBHNU," ungkapnya.

Di lahan wakaf itu, pelapor justru sudah membangun cor rabat sepanjang sekitar 100 meter dan lebar depan sekitar 5 meter serta belakang 12 meter untuk akses menuju apartemen. Padahal lahan tersebut sudah ada patok yang dipasang takmir dan warga yang diketahui oleh BPN Sidoarjo, berdasarkan ketentuan sertifikat yang diukur ulang kembali.

Ketua Tim LBPHNU Sidoarjo S Makin Rahmad menyatakan persoalan itu sebenarnya bukan lagi tanah sengketa. Sebab tanah tersebut sudah memiliki sertifikat waqaf.

"Kita seharusnya sebagai pihak yang dirugikan," ujarnya.

Makin mengungkapkan, pihaknya justru mempertanyakan bangunan jalan cor rabat yang sudah dibangun dan diklaim oleh pelapor tersebut.

"Kami justru mempertanyakan bagaimana pembangunan terlaksana namun tidak melalui proses prosedur. Justru kami menpertanyakan bagaimana bisa membangun untuk urusan bisnis tertentu, namun merugikan masyarakat banyak apalagi ini (tanah waqaf) milik umat, milik masjid," ungkapnya.

Makin justru mempertanyakan tuduhan pelapor melaporkan takmir Masjid dan pengurusnya yang melanggar pasal 167 dan atau pasal 170 KUH Pidana. "Kami justru mempertanyakan, yang menyerobot ini sebenarnya siapa, tanah waqaf ini sudah sertifikat, bisa kuwalat itu," imbuhnya.

Selain itu, Tim LPBHNU juga melayangkan surat perlindungan ke Polda Jatim terkait persoalan tanah waqaf yang bakal digunakan madrasah itu. "Kami juga melayangkan surat ke Ansor Sidoarjo dan PWNU Jatim, agar persoalan itu juga diketahui," tutupnya. (mdk/cob)