Sepanjang 2018, Kemenlu Selesaikan 73.000 Lebih Kasus WNI di Luar Negeri
Merdeka.com - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan pencapaian Kementerian Luar Negeri tahun 2018 khususnya dalam menangani kasus Warga Negara Indonesia di luar negeri. Tercatat lebih dari 73 ribu kasus WNI di luar negeri telah terselesaikan.
Retno mengatakan upaya penyelesaian segala kasus yang menimpa WNI sebagai bentuk konsistensi pemerintah memperkuat perlindungan warga negaranya dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tentunya, kata Retno, upaya perlindungan WNI dari TPPO tidak hanya dilakukan sendiri melainkan dengan beberapa negara seperti Australia dan negara-negara Uni Emirates Arab (UEA).
"Pada level kawasan lebih luas lewat Bali Process upaya menangani perdagangan manusia dikuatkan. Bersama Australia kita juga melibatkan swasta diharapkan risiko TPPO dapat dikurangi. Indonesia juga selesaikan perjanjian bilateral dengan Uni Emirat Arab terkait perlindungan WNI bekerja di sana," ujar Retno dalam pidato tahunannya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Bagaimana KBRI membantu WNI yang mengalami masalah? 'Pertama, keberadaan para pekerja tidak terdaftar di pemerintah RI, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk KBRI Phnom Penh. Apalagi jika para WNI tidak melapor. Dalam situasi ini, bagaimana pemerintah, khususnya KBRI, dapat memberikan dukungan yang optimal jika terjadi masalah?' tanya Dubes Santo.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Apa yang dicapai Menlu Retno? Indonesia diumumkan terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Ia juga merinci upaya pemerintah melindungi warga yang terancam hukuman mati. Retno mengatakan, sampai saat ini ada 387 ribu WNI berhasil bebas dari hukuman mati.
Tidak hanya itu, 181.942 WNI bermasalah berhasil direpatriasi, 16.433 WNI juga berhasil dievakuasi dari daerah perang, konflik politik, dan bencana alam.
Terbaru, imbuh Retno, 3 WNI yang disandera di Kongo berhasil dibebaskan. Jumlah tersebut bertambah menjadi 40 WNI yang berhasil dibebaskan sebagai sandera.
"37 Disandera di Filipina dan Somalia dibebaskan. Di awal tahun 2019, 3 orang sandera di Kongo dapat dibebaskan. Total sudah ada 40 orang WNI berhasil dibebaskan dari sandera," ucapnya.
Pada tahunan Menteri ini, para tamu undangan seperti duta-duta negara sahabat turut hadir.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi membongkar 290 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaPolri meringkus 927 tersangka dari 772 laporan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.
Baca SelengkapnyaTugas Kemenlu melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk dari kejahatan judi online
Baca SelengkapnyaTren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, tak ada yang salah dengan bekerja di luar negeri, namun harus melalui jalur resmi.
Baca SelengkapnyaDalam rilis akhir tahun tersebut Polri mengungkap berbagai kejahatan yang terjadi pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKasus perdagangan orang terus muncul dari tahun ke tahun
Baca SelengkapnyaKemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
Baca SelengkapnyaPara pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.
Baca SelengkapnyaUntuk modus para tersangka yakni menjadikan korban sebagai PMI hingga PSK.
Baca Selengkapnya