Skema Pentahelix BNPT Bisa Cegah Pemikiran Radikal Menyebar di Masyarakat

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan akan menerapkan skema pentahelix untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme serta radikalisme pada tahun 2022.

Konsep pentahelix menggunakan seluruh potensi dalam membentuk kekuatan nasional melawan ideologi radikalisme dan terorisme. Melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr KH Muammar Bakry Lc menilai penguatan kebijakan Pentahelix BNPT di tengah kontroversi budaya dan agama dibutuhkan. Menurut dia, agama dan budaya bukanlah sesuatu yang pantas dipertentangkan.

“Sehingga apapun budaya dan nilai yang tidak bertentangan dengan nilai agama maka tidak perlu dipertentangkan,” kata Imam dalam siaran pers Pusat Media Damai BNPT dilansir Antara, Sabtu (26/2).

Dewasa ini, menurutnya, pola infiltrasi kelompok radikal kian masif hingga telah menyentuh berbagai lini kehidupan. Mulai dari pemerintahan hingga lembaga pendidikan yang kerap kali berusaha untuk menghilangkan nilai budaya dan kearifan lokal bangsa ini.

“Ini dikarenakan, ideologi radikalisme menyerang pikiran, sel saraf manusia yang menghasilkan pemikiran yang membenarkan aksi-aksi ke arah manipulasi agama, dan infiltrasi tersebut menjadi bagian dari upaya maksimal mereka, jihad,” terang Muammar.

Menurut dia, perlu adanya pelibatan banyak komponen untuk menghalau laju infiltrasi kelompok radikal. Salah satunya melalui penguatan kebijakan Pentahelix yang dicanangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Saya kira semua komponen harus terlibat, semua lini dari semua lapisan masyarakat harus terlibat, dan kebijakan pentahelix yang digagas BNPT ini bisa mempersempit ruang bagi pemikiran radikal ini agar tidak tumbuh subur di tengah masyarakat,” ujarnya.

Konsep pentahelix adalah penanggulangan ideologi radikalisme dan terorisme dental kerja sama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media hingga pelaku seni.

Dia menilai dalam penguatan kebijakan pentahelix perlu diperkuat juga dengan menumbuhkan semangat dan nilai-nilai kepada seluruh jajaran komponen dan pemangku kepentingan terkait.

“Pertama, perlu ditanamkan keilmuan yang mumpuni. Sehingga pemahaman itu bisa maksimal untuk nantinya disampaikan oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kepada masyarakat. Harus memiliki kemampuan yang baik tentang literasi agama,” terangnya.

Kedua, menumbukan kesadaran bahwa masyarakat Indonesia ini adalah satu yaitu sebagai bangsa Indonesia dengan segala keragaman dan kebhinekaan yang dipersatukan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta kebudayaan yang khas.

“Kita punya ideologi Pancasila, hidup dalam kebhinekaan, kita punya UUD 1945 dan budaya yang khas. Inilah yang harus dipahamkan dan diperkuat oleh kita semuanya,” tegas dia.

Di samping itu, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ini juga menekankan pentingnya penanaman moderasi beragama demi memperkuat ketahanan bangsa dari ideologi transnasional yang mengancam.

“Kalau pemahaman moderasi beragama kuat dan ditopang dengan nilai kebangsaan dan budaya ya tentu semakin kuatlah kita sebagai orang Indonesia,” ujarSekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ini.

Muammar menyebutkan dua contoh peran yang dapat dilakukan oleh sesama rekan akademisi dan juga pemuka agama untuk ikut memperkuat kebijakan pentahelix ini.

“Berdakwah dengan baik, secara formal maupun nonformal. Menulis artikel di medsos, ini juga perlu masif. Karena jangan sampai ruang media sosial ini diisi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.

Terakhir, ia juga menyampaikan pesannya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran kebangsaan.

“Kita harus solid sebagai orang Indonesia yang beragama. Karena apapun agama kita, kita harus saling menghormati dan kembali lagi bahwa kita ini orang Indonesia,” ujarnya mengakhiri.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafly Amar mengatakan konsep pentahelix merupakan langkah pelibatan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.

"Konsep pentahelix merupakan gabungan lima unsur untuk pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Pada 2022, kami mulai menerapkan konsep pentahelix," kata Boy dilansir Antara, Selasa (15/2).

Boy menjelaskan penerapan konsep pentahelix diharapkan mampu membuat multisektor yang ada bisa bersinergi secara lebih mendalam untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme, khususnya menangkal unsur terorisme transnasional dan transideologi.

Berdasarkan data yang dimiliki BNPT sedikitnya ada 120 negara di dunia yang kini terdampak adanya aksi terorisme yang bersumber dari transnasional dan transideologi.

"Terorisme ini sangat terkait dengan transnasional dan transideologi yang saat ini tengah gencar berkembang," katanya.

Untuk itu, peran bersama unsur pentahelix, khususnya media memiliki peran mencegah berkembangnya ujaran kebencian dan berita-berita hoaks sehingga diharapkan dengan peranan tersebut akan membuat publik memiliki imunitas dan terhindar dari berita hoaks.

Secara khusus Mantan Kadiv Humas Polri itu mengingatkan bahwa masyarakat hendaknya mengingat kembali upaya besar para pemuda Nusantara pada 1928 yang telah berikrar untuk tetap bersatu demi Indonesia.