Total Barang Bukti Suap Lima Polisi Calo Penerimaan Bintara Polda Jateng Rp2,5 M

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Lima anggota polisi diamankan karena diduga terlibat kasus calo penerimaan bintara di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Kelima oknum polisi itu berinisial Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Bripka D.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengatakan, dari kelima oknum polisi itu ditemukan sejumlah uang yang nilainya sangat fantastis.

"Operasi Tangkap Tangan (OTT)-nya tertangkap uang Rp2,5 miliar dari beberapa orang dikumpulkan," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (11/3).

Orang lain juga bertanya?

Iqbal menjelaskan, OTT itu dilakukan oleh Mabes Polri. OTT dilakukan di bulan Juni-Juli 2022 dan baru dilimpahkan ke Polda Jateng September 2022. Kelimanya diketahui merupakan panitia penerimaan anggota Polri.

Dia meluruskan isu beredar bila tiap polisi yang terlibat menerima suap hingga Rp2,5 miliar. "Bukan suap Rp2,5 miliar, melintir itu diksinya," tegasnya.

"Dari 5 orang itu saat OTT ditemukan barang bukti 350 (juta), 750 (juta), bahkan ada yang 2 koma M. Itu barang bukti yang di temukan ada pada oknum dari beberapa orang. Kalau besaran per orang yang tahu oknum itu dan orang tuanya," pungkasnya.

Diketahui, kelima oknum polisi yang sudah menjadi sidang etik dan disiplin tersebut masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.

Iqbal mengatakan kelima oknum polisi terbukti melakukan perbuatan tercela dan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri.

Tiga polisi, masing-masing Kompol AR, Kompol KN dan AKP CS dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun, sedangkan dua pelaku lain Bripka Z dan Brigadir EW, dijatuhi hukuman ditempatkan di tempat khusus masing-masing selama 21 hari dan 31 hari, papar dia.

Selain kelima oknum polisi tersebut, hukuman administrasi juga dijatuhkan kepada dua PNS Polri yang diduga terlibat dalam percaloan tersebut.

Seorang dokter yang terlibat dalam kejadian tersebut dijatuhi sanksi penurunan jabatan satu tingkat selama satu tahun, sedangkan satu PNS lainnya dijatuhi hukuman pemotongan tunjangan selama 12 bulan.

(mdk/ray)