Usai Pleidoi, Hakim Kembali Melanjutkan Sidang Replik Kasus Kerumunan di Megamendung

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali melanjutkan perkara sidang dengan agenda replik atau tanggapan atas pleidoi dari kubu terdakwa Muhammad Rizieq Syihab yang telah selesai dibacakan.

"Terhadap pleidoi dalam kasus Megamendung ini kami sudah mempersiapkan diri untuk menanggapi, mengajukan replik tertulis," kata salah satu jaksa penuntut umum usai pembacaan pleidoi saat sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (20/5).

"Kapan diajukan?," tanya Hakim Ketua Suparman Nyompa

'Hari ini dengan ketentuan 10 menit," jawab jaksa.

Atas hal itu, sehingga Suparman memutuskan untuk menskors sidang dan kembali dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dari JPU.

Adapun dalam sidang kali ini, terdakwa Rizieq Syihab meminta dalam pleidoi perkara nomor 226 kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat supaya majelis hakim membebaskan dirinya secara murni dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Hal itu disampaikan Rizieq saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (20/5). Dalam pleidoinya, dia menilai kalau dakwaan pasal Pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atas kerumunan di Megamendung tidak relevan diterapkan karena peristiwa itu terjadi secara spontan.

"Selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung, dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan," ujar Rizieq dalam pledoinya.

Sehingga Rizieq menilai bahwa tak satu pun unsur dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum. Termasuk dakwaan kedua dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Selain itu, dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tak turuti perintah atau permintaan petugas juga tak bisa dikenakan kepada Rizieq.

"Terdakwa juga tidak pernah, tidak menuruti perintah atau permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas negara dan tidak pernah pula mencegah, menghalang- halangi, atau menggagalkan tugas pejabat negara," katanya.

"Selain itu menurut Saksi Ahli Teori Pidana DR Abdul Choir Ramadhan bahwa Pasal 216 ayat (1) KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB dan prokes, karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan PROKES, sehingga Penerapan Pasal tersebut tidak tepat," tambahnya.

Oleh karena itu, Rizieq menganggap dalam kesimpulannya ketiga dakwaan yang dijerat kepadanya dalam kasus kerumunan di Megamendung tak ada satupun unsur yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum.

"Karenanya, kami memohon karena Allah SWT demi tegaknya Keadilan agar Majelis Hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan Vonis, bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat dan dikembalikan nama baik martabat kehormatannya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Rizieq Syihab juga dituntut 10 bulan penjara atas perkara dugaan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Megamendung. Rizeq juga didenda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara.