Wacana Pemekaran Tasikmalaya Menguat, Diusulkan Ada Dua Kabupaten Baru
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini sudah menerima dua usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Kedua usulan itu adalah Tasikmalaya Selatan dan Tasikmalaya Utara.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Tasikmalaya, Ria Supriana mengatakan kedua usulan DOB itu saat ini masih dalam kajian pemerintah provinsi dan pusat. Penetapannya tetap akan diputuskan dalam paripurna DPR.
Dia menjelaskan bahwa Kabupaten Tasikmalaya baru sekali dilakukan pemekaran daerah baru, yaitu Kota tasikmalaya di tahun 2002.
-
Apa tujuan pembentukan Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Selanjutnya, gabungan kesultanan dan kerajaan sepakat untuk mewujudkan pemerintahan federasi yang lebih kuat dengan menaikkan kedudukan Dewan Kalimantan Barat menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).
-
Apa julukan Tasikmalaya terkait industri bakso? Berkembangnya industri bakso di Tasikmalaya juga membuat kota ini mendapat julukan Kota Bakso.
-
Bagaimana Pemkot Tarakan akan perluas cakupan program alkes? 'Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas cakupan program ini,' ujarnya.
-
Kapan Tasikmalaya menjadi Sukapura? Setelah berjalan cukup lama, pada 26 Juli 1632, Kebupatian Sukakerta berubah nama menjadi Kabupaten Sukapura.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat resmi dibentuk? Penggabungan tersebut secara resmi disahkan pada tanggal 28 Oktober 1946 yang dikenal dengan Deklarasi Dewan Kalimantan Barat.
-
Di mana kampung unik di Tasikmalaya berada? Di Tasikmalaya, terdapat deretan permukiman warga yang memiliki pesona serupa yakni di Sukamekar, Mandalasari, Kecamatan Puspahiang.
"Sekarang Kabupaten Tasikmalaya sudah ada masuk dua usulan pemekaran DOB, yakni Tasikmalaya Selatan masih dikaji oleh Pusat dan Tasikmalaya Utara sudah masuk ke Pemkab Tasikmalaya," kata Ria, Kamis (15/12).
Setelah dimekarkan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya saat ini diketahui masih memiliki 39 kecamatan dengan jumlah desa mencapai 351. Namun kaitan dengan DOB baru itu, menurutnya hal itu akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Yod Mintaraga yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menilai usulan DOB Tasikmalaya Utara sesuai dengan hasil kajian kondisi teritorial daerahnya. Di wilayah Tasikmalaya Utara, menurutnya saat ini kondisi infrastruktur jalannya sudah bagus hingga pedesaan.
"Pasar dan terminal ada juga. Jadi bisa saja untuk pemekaran," ujar Yod.
Untuk fasilitas pendidikan, menurutnya di Tasikmalaya Utara sudah cukup. Mulai dari Perguruan Tinggi, SMA juga SMK.
"Jadi intinya telah layak untuk menjadi daerah otonom baru (DOB). Ada pasar Rajapolah, Pasar Ciawi, sama seperti terminal juga, Rajapolah ada, Ciawi ada," ungkapnya.
Untuk potensi daerah, mulai pertanian, perkebunan, peternakan, wisata, hingga gas. Dengan begitu, menurutnya potensi Tasikmalaya Utara sebagai daerah otonomi baru sangat terbuka.
"(Kabupaten Tasikmalaya) menjadi tiga wilayah ini ideal, Jabar ini kan penduduknya paling banyak hanya Kabupaten, kotanya sedikit," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca SelengkapnyaAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca SelengkapnyaSejauh ini wilayah yang disetujui masuk dalam aglomerasi hanya Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada 169 bakal calon kepala daerah termasuk enam bakal calon gubernur untuk daerah.
Baca SelengkapnyaPDIP membuka peluang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat untuk dicalonkan pada Pilkada Sumut.
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca SelengkapnyaDKJ juga diminta pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.
Baca SelengkapnyaPropemperda merupakan instrumen perencanaan daerah yang disusun terencana, terpadu dan sistematis.
Baca SelengkapnyaBey meyakini minat masyarakat menggunakan dua jalur tersebut akan tinggi mengingat wilayah Pangandaran, Ciwidey dan Bandung merupakan destinasi wisata unggulan.
Baca Selengkapnya