Wali Murid Layangkan Surat Keberatan soal SDN Pondok Cina 1, Ini Kata Wali Kota Depok

Merdeka.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku belum menerima surat keberatan administratif yang dilayangkan wali murid SDN Pondok Cina 1. Surat itu sebelumnya telah diantar langsung ke Balai Kota Depok pada Senin (9/1).

"Belum sampai ke saya (suratnya)," kata Idris singkat, Selasa (10/1).Dia mengaku akan mempelajari dulu isi surat tersebut. Idris pun belum mau berkomentar apa pun mengenai surat keberatan administratif tersebut. "Ya nanti kita pelajari. Suratnya belum baca suratnya," ujarnya.

Tim advokasi SDN Pondok Cina 1, Francine Widjojo mengatakan Wali Kota Depok memiliki waktu 10 hari kerja untuk menanggapi surat tersebut. Jika tidak ditanggapi, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah banding bahkan sampai gugatan PTUN.

"Terkait dengan upaya hukum tentunya kami sudah layangkan keberatan administratif, waktu 10 hari kerja untuk menanggapinya. Jika memang tidak ditanggapi tentunya kami akan menempuh upaya selanjutnya banding atau gugatan PTUN," tegasnya.

Isi dari keberatan administratif yang dilayangkan yaitu mengenai persetujuan alih fungsi oleh Wali Kota Depok yang dianggap tidak berdasar dan tidak sesuai peruntukannya. Menurutnya, hal ini telah melanggar Keputusan Bimas Islam Kemenag nomor DJ.II/802/Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid karena masjid raya seharusnya berada di ibu kota provinsi, memiliki kapasitas 10.000 jemaah, dan memiliki fasilitas/bangunan penunjang antara lain sekolah/kampus dengan minimal 5 kelas belajar, namun ironisnya dalam hal ini justru akan menggusur sekolah yaitu SDN Pondok Cina 1.