Warga Aceh 'diharamkan' lagi gelar pesta atau zikir tahun baru
Merdeka.com - Seperti tahun lalu, Pemerintah Provinsi Aceh pada perayaan Tahun Baru 2015 nanti juga akan melarang warganya turun ke jalan merayakan malam pergantian tahun itu. Hal itu terbukti dari langkah antisipasi pemerintah daerah menjelang perayaan awal tahun tersebut.
Polisi Syariat di daerah tersebut telah diterjunkan untuk merazia peredaran dan perdagangan kembang api, mercon serta terompet yang biasa dipakai warga saat merayakan tahun baru. Bahkan instruksi dari kepala daerah langsung diberikan kepada para kepala desa agar mengawasi daerahnya masing-masing.
Bagaimana persiapan Pemerintah Provinsi Aceh menjelang malam pergantian tahun 2014 menuju 2015 tersebut? Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah setempat seperti dirangkum merdeka.com:
-
Apa saja yang dilakukan Kementan dalam program Opla Rawa di Aceh Utara? Optimasi lahan ini dilaksanakan melalui kegiatan penataan sistem tata air dan lahan yang telah dimanfaatkan.'Hingga saat ini telah dilaksanakan kegiatan normalisasi saluran pembuang sepanjang 8.315 meter, pembuatan saluran pembawa 230 meter, talang air, pembuatan gorong-gorong 1 unit dan pembuatan pintu air dan gorong gorong 2 unit. Pekerjaan ini telah dapat mengairi lahan seluas 331 Ha, dan terus dikerjakan hingga semua target terpenuhi,' sebut Ali Jamil.
-
Bagaimana Belanda mengelola pemerintahan di Aceh? Dalam menjalankan pemerintahan, Belanda tudak turun tangan secara langsung, melainkan lewat perantara adat yang sudah terbentuk secara historis.
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
-
Mengapa Kementan melakukan Opla Rawa di Aceh Utara? 'Kita bukan buka sawah baru lagi, tetapi mengoptimalkan lahan rawa yang sudah ada dengan Irigasi yang baik, pengolahan tanah yang lebih baik, dengan bibit yang benar sehingga IP bisa terdongkrak dan produksi meningkat,' ujar Mentan Amran, Rabu (15/5).
-
Apa yang diterbitkan oleh Kementerian ATR untuk aset masyarakat? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat.
-
Bagaimana kebijakan membantu integrasi? Kebijakan yang mendukung inklusi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam masyarakat membantu mengurangi ketegangan antar-kelompok dan mendorong integrasi.
Ulama Aceh haramkan tahun baru
Sejak awal para ulama di Aceh memang sudah mengharamkan perayaan tahun baru. Tahun lalu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh mengeluarkan fatwa larangan umat muslim untuk merayakan tahun baru masehi. Mereka menilai, perayaan itu merupakan bagian dari ritual/peribadatan dalam agama Kristen.Diharamkannya perayaan tahun baru itu juga disebabkan perayaan itu lahir dari ritual Romawi Kuno yang mengkultuskan Dewa Jenus. Oleh sebab itu, MPU Banda Aceh berkesimpulan, perayaan tahun baru telah mengangkangi akidah Islam.Berikutnya menjelang perayaan Tahun Baru 2015, telah beredar surat edaran dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tentang larangan perayaan Tahun Baru Masehi tersebut.
Perayaan tetap dilarang meski berupa zikir
Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh melarang warga Muslim yang bermukim di sana merayakan Tahun Baru Masehi meskipun dibungkus dengan nuansa agama seperti zikir, tausiah maupun pengajian.Larangan tersebut seperti tercantum dalam seruan bersama yang diedarkan oleh Pemkot Banda Aceh. Seruan bersama itu ditandatangani oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Banda Aceh, termasuk di dalamnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh.Seruan itu saat ini sudah beredar luas di kalangan warga Banda Aceh. Hampir di setiap warung kopi dan tempat umum ditempel seruan bersama tersebut. Bahkan seruan ini sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, baik pro maupun kontra.Kepala Bagian Keistimewaan Pemkot Banda Aceh, Zahrul Fajri membenarkan perihal adanya seruan bersama itu. Seruan bersama dimaksud agar penduduk Banda Aceh yang muslim untuk mematuhi dan menjalankan penerapan Syariat Islam, karena merayakan tahun baru Masehi itu merupakan ritual budaya non-muslim."Merayakan tahun baru Masehi itu bukan budaya Islam, itu budaya dan ritual non-muslim, makanya telah diambil kebijakan melarang melakukan perayaan dalam bentuk apapun, termasuk zikir, tausiah maupun mengaji," kata Zahrul Fajri, Kamis (27/11) di Banda Aceh.
Kades diminta turun larang warganya pesta tahun baru
Tekad Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh melarang warganya merayakan tahun baru masehi tidak main-main lagi. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal kembali mengingatkan kepada seluruh kepala desa (kades) untuk mengawasi dan mengingatkan warga yang dipimpinnya melarang perayaan tahun baru 2015 mendatang."Tidak ada perayaan malam tahun baru. Saya minta para Geuchik (kepala desa) untuk mengadakan rapat terkait hal ini di desa masing-masing untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat," ujar Illiza, Rabu (10/12) di Banda Aceh.Perayaan malam pergantian tahun baru yang identik dengan suasana hura-hura, kata Illiza, sama sekali tidak mencerminkan Syariat Islam. Karena bila umat muslim mau merayakan tahun baru, Islam memiliki tahun baru sendiri yaitu 1 Muharram Hijriah.Illiza juga mengingatkan warga saat pergantian tahun baru di Kota Banda Aceh agar tidak ada satupun yang keluar dari rumah. Illiza meminta warganya untuk tetap berada di rumah masing-masing tanpa harus berhura-hura merayakan momentum yang bukan budayanya Islam."Masyarakat diharapkan agar tidak ke luar rumah. Berdiam di rumah masing-masing pada malam tersebut, satu malam saja," pintanya.
Polisi Syariat razia petasan dan terompet
Ratusan petasan berbagai jenis dan ukuran disita oleh Polisi Syariat Kota Banda Aceh, Kamis (11/12) dalam razia rutin sekira pukul 17.00 WIB di beberapa lokasi di Banda Aceh. Penyitaan ini menanggapi surat edaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) larangan perayaan tahun baru masehi.Selain itu juga menjalankan surat edaran lainnya yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banda Aceh pada 27 November 2014 perihal imbauan larangan berjualan petasan dan sejenisnya. Termasuk larangan menjual terompet dan kembang api.Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Syariat Islam Evendi A Latif mengatakan, penyitaan ini tindak lanjut untuk pengawasan agar tidak ada perayaan tahun baru Masehi di Banda Aceh. Polisi Syariat Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan pengawasan melalui razia dan menyita bila ada yang menjual."Setelah kita imbau sebagaimana surat edaran dari wali kota, maka kita tingkatkan pengawasan dan menyita kalau ada yang menjual mercon atau barang sejenisnya," kata Evendi A Latif, Jumat (12/12) di ruang kerjanya.Selain mercon, Polisi Syariat Aceh juga akan merazia terompet dan barang-barang semacamnya bila menemukan di jalanan. "Kita akan terus tingkatkan patroli dan razia agar tidak ada yang menjual mercon maupun terompet, makanya kita mengimbau agar tidak menjualnya," ujarnya.
Non-muslim diminta tahun baruan di rumah masing-masing
Wali kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal melarang warga non-muslim yang tinggal di Banda Aceh merayakan tahun baru di luar ruangan. Bila mereka ingin merayakannya, baik Natal maupun tahun baru, diminta untuk melaksanakannya di dalam ruangan.Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Banda Aceh melarang perayaan tahun baru Masehi. Karena perayaan tahun baru merupakan ritual ibadah non-muslim."Bagi non-muslim kita berharap mereka itu tidak merayakan tahun baru dan Natal di ruang terbuka, silakan rayakan dalam ruang tertutup," terang Illiza, Senin (1/11) di Banda Aceh.Illiza juga menyebutkan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar mengawal proses ritual ibadah non-muslim baik Natal maupun tahun baru. "Bagi non-muslim sudah kita koordinasikan dengan polisi untuk menjaga dan mengawal ibadah Natal mereka," ujarnya menegaskan.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perayaan malam tahun baru bertentangan dengan syariat Islam dan mengganggu ketertiban.
Baca SelengkapnyaForum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan seruan bersama untuk mengatur tata laksana ibadah selama bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Baca SelengkapnyaPada hari raya Lebaran, mereka tidak melaksanakan salat Idulfitri. Pelaksanaan salat mereka ganti dengan membersihkan makam leluhur.
Baca SelengkapnyaRibuan Jemaah Tarekat Syattariyah di Nagan Raya Aceh Sudah Tiga Hari Berpuasa
Baca SelengkapnyaMeski sudah dilarang, masih ada saja warga yang menerbangkan balon udara dalam rangka merayakan hari lebaran Idulfitri.
Baca SelengkapnyaLarangan penulisan ucapan "Selamat Natal" pada produk makanan ini dikeluarkan pada 2020, namun dicabut pada Senin kemarin.
Baca SelengkapnyaWakil Bupati Muratara Inayatullah menyebut pelarangan sebenarnya sudah termuat dalam peraturan daerah.
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaBiasanya tradisi ini dilaksanakan ketika hari raya Idulfitri. Namun di Aceh, Meugang juga berlaku untuk merayakan hari raya Iduladha.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya melarang warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan takbiran keliling atau di jalan raya.
Baca SelengkapnyaDalam surat edaran itu dijelaskan usaha pariwisata yang wajib tutup pada satu hari sebelum Ramadhan hingga hari ketiga Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaHaji Uma menyatakan masyarakat Aceh tengah mencari pemenang dari kontes kecantikan transgender yang disebut bernama Nyak Ayu Saree.
Baca Selengkapnya