Follow
45 Tokoh deklarasikan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara
Merdeka.com - Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) resmi dideklarasikan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah. 45 Tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang bergabung dalam gerakan moral ini.
"Indonesia saat ini sudah jauh dari cita-cita kemerdekaan. Karena itu, kemakmuran dan kesejahteraan belum bisa diraih," kata Pengamat Ekonomi Hendri Saparini saat membacakan deklarasi GMKN di Jakarta, Senin (7/1).
Dia mengatakan hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan kekayaan alam lebih banyak dimanfaatkan oleh kepentingan dan kekuatan asing.
-
Mengapa moral diabaikan di dunia politik? Penelitian mereka memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap kelompok oposisi atau mereka yang pandangan politiknya berbeda menjadi faktor pendorong untuk mengabaikan moral ketika orang berada di ranah politik.
-
Siapa yang diputuskan tidak melanggar etik oleh MKMK? 'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Bagaimana moral diabaikan di dunia politik? Politik menunjukkan sisi terburuk kita. 'Semakin kita menjelek-jelekkan pihak lain maka semakin mudah kita mengabaikan moral kita.'
-
Siapa yang mengabaikan moral di dunia politik? 'Orang-orang, tanpa memandang usia atau ideologi, lebih bersedia terlibat dalam perilaku dan penilaian yang tidak bermoral jika perilaku tersebut berada dalam ranah politik,' kata Hull.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
"Karena itulah kami menyatakan berdirinya GMKN sebagai gerakan moral untuk menegakkan harkat, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara," katanya.
Hendri menyebutkan tiga tonggak penting yang melatarbelakangi deklarasi gerakan tersebut, yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957. "Deklarasi ini menegaskan pentingnya kedaulatan teritorial karena mencakup kedaulatan ekonomi, hukum dan politik," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sekaligus penggagas berdirinya GMKN mengatakan gerakan tersebut murni gerakan moral bukan politik. "Gerakan ini bersifat moral, tidak ada unsur kepentingan politik," katanya.
Dia mengajak masyarakat melalui GMKN untuk bersama-sama membangun semangat untuk menegakkan kedaulatan, harkat dan martabat bangsa atau yang disebut dengan 'dignity sovereignty'. Din mengaku prihatin akan adanya penyimpangan yang berdampak pada runtuhnya kedaulatan negara.
"Kami melihat banyaknya penyimpangan dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya," katanya seperti dikutip Antara.
Dia berjanji elemen bangsa yang tergabung dalam gerakan tersebut akan berusaha aktif dan konstruktif menegakkan kedaulatan negara.
Hadir dalam deklarasi tersebut beberapa tokoh dari lintas generasi, agama, suku, profesi, afiliasi politik serta pemuda, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Fuad Bawazir, Ihsanudin Noorsy, Yudi Latif, Marwan Batubara dan AM Fatwa.
Selain itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, ekonom Rizal Ramli, pengamat politik Ray Rangkuti, pengamat perminyakan Kurtubi serta mahasiswa dan tokoh kepemudaan juga hadir dalam deklarasi terebut. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca Selengkapnya
Dzulfikar Ahmad mengingatkan soal pendewasaan dalam proses beragama dan berpolitik.
Baca Selengkapnya
PBNU sebagai organisasi umam keagamaan terbesar tidak pernah melakukan klaim atas keberpihakan.
Baca Selengkapnya
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya menegaskan seluruh pengurus organisasinya tak boleh mengatasnamakan PBNU jika memberi dukungan politik.
Baca Selengkapnya
Soeharto, lanjut Moestar, telah sangat berjasa dalam pembangunan bangsa Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca Selengkapnya
Khofifah menyebut Muslimat NU hanya membangun politik kebangsaan yang hanya berorientasi pada penegakan konsensus bangsa.
Baca Selengkapnya
Norma NU sebagai organisasi dan lembaga pun tegas tidak mengizinkan sikap memberikan dukungan
Baca Selengkapnya
Harlah Muslimat NU membawa suasana Pemilu 2024 tidak selalu menegangkan.
Baca Selengkapnya
Selama ini, Bung Karno identik dengan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.
Baca Selengkapnya