Ancaman Hashim soal veto DPR jadi peringatan keras buat Jokowi

Merdeka.com - Dengan resminya Setya Novanto menjadi Ketua DPR dan Zulkifli Hasan menjadi Ketua MPR, Koalisi Merah Putih (KMP) semakin menguasai wilayah parlemen. Joko Widodo (Jokowi) yang tak lama lagi jadi presiden pun terancam bakal digoyang oleh koalisi besutan Prabowo Subianto itu.

Kemarin Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sudah terang-terangan membeberkan strategi KMP untuk mengusik kebijakan Jokowi. KMP optimis dengan mudah memainkan strategi politik menghadapi pemerintah di bawah Jokowi karena menguasai mayoritas kursi di parlemen.

KMP berencana mengajukan veto 100 posisi penting yang berada dalam kewenangan presiden. Di antaranya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI), serta para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Pengamat politik Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pernyataan yang dilontarkan Hashim tidak main-main. Salah satu cara yang bakal dilakukan oleh KMP adalah bisa saja menolak mentah-mentah calon Kapolri dan Panglima TNI pilihan Jokowi.

"Kalau perebutan kepemimpinan bisa saja akan direbut oleh KMP, soal Kapolri dan Panglima TNI misalnya. Karena Kapolri, Panglima TNI harus lewat DPR lewat fit and propertest dulu. Kemudian tanda petik memaksa pemerintah atau memaksa Jokowi agar mengusulkan nama yang disetujui mereka saja. Mungkin itu caranya," kata Arya kepada merdeka.com, Kamis (9/10).

Cara yang kedua menurut Arya adalah usulan RUU pemerintah Jokowi bisa langsung dijegal DPR. "Karena kan persetujuannya kembali ke DPR lagi. Dan persetujuan soal RUU itu fifty fifty, baik dari pemerintah dan DPR. Kalau DPR menolak dan tak setuju ya nggak bisa dilanjutkan pembahasan," ujarnya.

Menurut Arya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besutan Jokowi diprediksi akan sulit mengimbangi KMP di parlemen dan sulit memobilisasi dukungan publik. Jokowi diharapkan selalu bisa mengontrol DPR dan mau membuat kebijakan populis agar didukung dan disetujui oleh orang-orang di parlemen.

"Seperti banyak yang diharapkan, Jokowi harus mengeluarkan kebijakan populis untuk mendapatkan banyak dukungan publik. Kalau tidak populis tentu itu akan jadi petaka untuk Jokowi. Tapi kalau ada muncul kebijakan populis tak ada alasan untuk DPR untuk tak mendukung dan menolak," imbuh Arya.