Anggota Komisi IV DPR minta Menteri Susi tak tabrak wewenang TNI AL
Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz Siddiq meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk fokus pada tupoksi utama kementeriannya, terutama masalah pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Politikus PKS ini menilai, selama ini KKP hanya fokus pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan belakangan ini sudah menyasar ke aspek keamanan wilayah perairan dan laut Indonesia yang merupakan wewenang TNI AL.
"Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut Indonesia. Hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP," ujar Mahfudz saat dihubungi, Jakarta, Selasa (20/6).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Dimana KKP menyampaikan pentingnya konsumsi ikan yang bertanggung jawab? Menurutnya, peringatan itu tidak saja mempromosikan pentingnya mengkonsumsi ikan yang memberikan segala kebaikannya untuk kesehatan kita, namun juga bagaimana memilih produk perikanan yang bertangung jawab, seperti: dimana ikan itu ditangkap, apa alat tangkapnya, dan bagaimana cara menangkapnya.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
Oleh karena itu,dia menyarankan Menteri Susi untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Susi diharapkan dapat berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan tersebut.
Selain itu, Mahfudz menilai jika hal lain yang harus menjadi fokus KKP adalah menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti kebijakan alternatif.
"Masalah keamanan perairan dan kelestarian sumber daya kelautan memang hal yang sangat penting. Tapi menurut saya, itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan, serta sumber daya kelautan lain," jelasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, Menteri Pertahanan Era Presiden Gusdur ini juga menyadari, bahwa TNI dari sudut fasilitas, anggaran, kemudian teknologi masih agak tertinggal.
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, masalah tersebut tidak perlu diperpanjang proses hukum harus terus berjalan.
Baca SelengkapnyaKalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaMabes TNI memastikan tetap mengirim personel pengamanan dari Puspom TNI kepada KPK
Baca SelengkapnyaDPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca SelengkapnyaMaruli menyebut TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya